SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Pemko Medan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI akan melakukan berbagai langkah dan upaya dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem di kawasan Kecamatan Medan Belawan. Ada tiga kelurahan yang menjadi perhatian khusus Pemko Medan saat ini yakni Kelurahan Belawan Bahari, Kelurahan Belawan Bahagia dan Kelurahan Bagan Deli karena dinilai menjadi lokasi masyarakat prasejahtera.
Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima kedatangan Menteri PMK RI Muhadjir Effendy di Balai Kota Medan, Kamis (28/7). Pertemuan dalam rangka kunjungan kerja (kunker) ini, dibahas sejumlah permasalahan yang terjadi di wilayah paling utara Kota Medan tersebut. Adapun sektor yang dibahas di antaranya mengenai penataan kawasan, pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat hingga penanggulangan banjir rob.
Kepada Muhadjir Effendy, orang nomor satu di Pemko Medan ini mengatakan, Pemko Medan secara perlahan telah berupaya untuk menangani masalah masyarakat di Medan Belawan, salah satunya melalui program bedah rumah yang beberapa waktu lalu ditinjau langsung Presiden Joko Widodo.
“Sejumlah permasalahan ini kita coba tangani dalam berbagai pendekatan. Jadi, apa yang hari ini kami sampaikan kepada Kemenko PMK merupakan wujud keinginan dan suara dari masyarakat yang telah kami rangkum. Mudah-mudahan persoalan yang ada bisa kita pecahkan dan selesaikan bersama,” kata Bobby Nasution.
Suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu ini ingin pengentasan kemiskinan ekstrem tidak hanya dilakukan dalam bentuk penataan kawasan, tapi juga didorong dengan peningkatan SDM sehingga ke depannya benar-benar bisa mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan secara permanen.
“Saya ingin agar kawasan yang masuk dalam pendataan, nantinya juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, Pak Menteri. Jadi, anak-anak kita di sana bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Kita tingkatkan SDM-nya, kita bantu perekonomiannya lewat bantuan dan pelatihan ke istri-istri nelayan di sana,” terangnya.
Bobby Nasution mengaku memang membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus di beberapa titik lokasi. “Kondisinya berbeda-beda, tapi pendekatannya ada yang harus dilakukan secara massif,” ungkapnya didampingi sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemko Medan.
Atas kolaborasi yang terbangun, pria 31 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada Kemenko PMK dan berharap program pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Medan Belawan dapat segera dimulai. “Mudah-mudahan upaya kita ini bisa menghadirkan, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan, terutama di Medan Belawan,” harapnya mengakhiri.
Sementara itu, Menteri PMK RI Muhadjir Effendy mengungkapkan, penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan landasan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sebab, sesuai arahan Presiden, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia harus bisa mencapai angka 0 persen pada tahun 2024.
Seluruh keinginan yang disampaikan Bobby Nasution, bilang Muhadjir Effendy akan didukung Kemenko-PMK. Untuk itu, Muhadjir minta agar Pemko Medan melalui OPD-OPD terkait segera menyelesaikan detail kasus sekaligus detail desain yang berkaitan dengan penataan dan pembenahan kawasan.
“Soal adanya fasilitas pendidikan, nanti akan saya komunikasikan dengan Pak Menteri PUPR untuk fisik bangunan. Jadi, pendidikan anak-anak ini benar-benar bisa tertangani dengan baik. Begitu juga dengan fasilitas layanan kesehatan, saya minta Kadis Kesehatannya untuk mendata. Nanti akan kita support alat-alatnya misal untuk USG. Jadi, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit untuk pemeriksaan, ini upaya kita juga untuk cegah stunting,” ujar Muhadjir.
Dikatakan Muhadjir, jika detail data dan persoalan bisa terselesaikan hingga akhir bulan ini, maka pengerjaan program pengentasan kemiskinan ekstrem bisa segera dimulai. “Harapan kita di akhir tahun progresnya bisa mencapai 40 persen. Nanti kita akan komunikasi dengan kementerian lainnya untuk menangani masalah sosial yang ada. Selain itu juga kita akan bahas tingkat keamanan dengan institusi terkait mengingat kawasan tersebut berada di wilayah pelabuhan,” pungkasnya. (SN01)