SumutNews.co , Medan — Pemilihan Umum Parlemen (Duma Negara) Rusia yang berlangsung pada 18–20 September 2026 dibayangi tudingan intervensi asing. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh pemerintah Ukraina berusaha mengganggu jalannya proses politik domestik Moskow tersebut sekaligus menghambat peluang negosiasi perdamaian.
Eskalasi keamanan memang mewarnai pemungutan suara tiga hari tersebut. Serangan drone jarak jauh Ukraina menyasar fasilitas energi hingga pos komisi pemilu di wilayah pendudukan, termasuk insiden di Zaporizhzhia yang menewaskan ketua komisi setempat. Menanggapi situasi itu, Putin menegaskan Rusia tidak akan mengubah doktrin pertahanan utamanya dan tetap bergantung pada kekuatan “triad nuklir”, peluncuran darat, laut, dan udara.
“Rusia akan terus memperkuat sistem pertahanan udara dan anti-rudal untuk menangkal setiap bentuk ancaman drone jarak jauh,” ujar Putin saat berbicara di hadapan Komisi Militer-Industri Rusia pada Jumat, 18 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Putin menilai iktikad Kyiv untuk berunding tidak tulus akibat maraknya serangan militer di lapangan. Ia melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah Ukraina yang tidak menggelar pemilu setelah masa jabatan Presiden Volodymyr Zelenskyy berakhir. “Kepemimpinan Ukraina telah merosot menjadi diktatur,” kata Putin, seperti dikutip dari Reuters.
Pemerintah Ukraina membantah tuduhan intervensi itu. Kyiv menegaskan bahwa konstitusi serta undang-undang darurat militer melarang penyelenggaraan pemilu selama perang berlangsung sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Pihak Ukraina balik mencibir pesta demokrasi di Rusia sebagai “pemilu semu” (pseudo-election) yang hasilnya sudah dirancang oleh Kremlin.
Pemilu Parlemen 2026 ini merupakan pemilihan legislatif nasional pertama di Rusia sejak perang meletus 4,5 tahun lalu. Sebanyak 450 kursi Duma Negara diperebutkan melalui kombinasi daftar proporsional dan distrik tunggal, yang juga dipaksakan berjalan di empat wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson.
Jelang pemungutan suara, kontrol politik Kremlin tercatat makin ketat. Mahkamah Agung Rusia pada Agustus lalu telah mencoret Yabloko, satu-satunya wadah politik legal yang bersikap anti-perang, dari daftar peserta pemilu berbasis partai.
Akibat penyingkiran tersebut, pemilu kali ini hanya diikuti oleh lima partai terdaftar yang seluruhnya tergolong sebagai “oposisi sistemik”, kelompok politik formal di luar pemerintah yang tetap mendukung kebijakan invasi Kremlin, yakni:
– Yedinaya Rossiya (Rusia Bersatu): Partai penguasa pendukung utama Putin yang memegang mayoritas konstitusional.
– Kommunisticheskaya Partiya Rossiyskoy Federatsii / KPRF (Partai Komunis Federasi Rusia): Oposisi terbesar dalam isu sosial-ekonomi, namun menyokong penuh operasi militer.
– Liberalno-Demokraticheskaya Partiya Rossii / LDPR (Partai Liberal Demokrat Rusia): Kelompok ultra-nasionalis bersikap keras (pro-war hardline).
– Novye Lyudi (Orang-Orang Baru): Partai kanan-tengah yang menyasar pemilih kelas menengah dan pelaku usaha.
– Spravedlivaya Rossiya (Rusia Adil): Partai berhaluan sosialis-demokrat yang berafiliasi erat dengan Kremlin.
Legitimasi Perang dan Bayang-Bayang Stagnasi Ekonomi
Dominasi mutlak partai pro-pemerintah dalam Pemilu Parlemen 2026 diproyeksikan bakal memuluskan seluruh agenda militer Kremlin di Duma Negara. Tanpa keberadaan fraksi oposisi anti-perang di parlemen, Presiden Vladimir Putin mengantongi legitimasi politik penuh untuk terus meloloskan pembengkakan anggaran pertahanan serta melapangkan jalan jika Kremlin sewaktu-waktu mengambil kebijakan tak populer, seperti mobilisasi militer gelombang baru.
Namun, kemenangan politik di parlemen ini bertabrakan langsung dengan tantangan ekonomi domestik yang kian menggelembung. Setelah sempat terdorong oleh tingginya belanja industri militer pada awal konflik, perekonomian Rusia kini mulai memasuki fase stagnasi.
Lonjakan inflasi, kenaikan pajak, serta krisis bahan bakar akibat beruntunnya serangan drone Ukraina ke kilang-kilang minyak nasional mulai mengikis daya beli masyarakat dan memicu kejenuhan publik terhadap perang yang terus menguras sumber daya negara.
Bagi Kremlin, hasil Pemilu Parlemen 2026 tak hanya menjadi jaminan politik untuk melanjutkan operasi militer di Ukraina, tetapi juga awal dari ujian berat dalam menjaga stabilitas sosial di tengah ancaman krisis ekonomi yang mengintai dari dalam negeri. (SN08)