SUMUTNEWS.CO, Medan — Di balik seruan resmi yang tampak netral, Tiongkok diam-diam melancarkan diplomasi pintu belakang.
Berdasarkan laporan eksklusif Reuters, Beijing mendesak Tehran untuk menggunakan pengaruhnya guna mengekang aksi militer kelompok Houthi di Yaman yang kian agresif di sepanjang Selat Bab el-Mandeb.
Langkah ini diambil Tiongkok setelah menerima permohonan bantuan secara langsung dari Arab Saudi.
Riyadh cemas terhadap pergerakan militer cepat (military blitz) milisi Houthi di pesisir Laut Merah yang dinilai mengancam keamanan jalur pelayaran vital dan eksistensi ekspor minyak kawasan.
Taruhan Pasokan Energi Tiongkok
Langkah cepat Beijing bukan sekadar merespons permintaan Riyadh. Sebagai raksasa ekonomi dunia, Tiongkok sangat bergantung pada stabilitas rute maritim Timur Tengah.
Gangguan di Selat Bab el-Mandeb, yang terjadi berbarengan dengan kerawanan di Selat Hormuz, berpotensi mengunci dua urat nadi pasokan energi dunia sekaligus.
Di panggung publik, Kementerian Luar Negeri Tiongkok tetap menyuarakan imbauan standar: menahan diri dan menyelesaikan krisis lewat jalur dialog.
Namun di meja diplomasi tertutup, Beijing mendesak Tehran mencegah meluasnya konflik ke rute energi utama.
Meski Tiongkok merupakan pembeli terbesar minyak mentah Iran, menyerap lebih dari 80 persen ekspor jalur laut Tehran, Beijing dilaporkan tidak membawa ancaman sanksi ekonomi eksplisit dalam gertakannya.
Di sisi lain, Tehran mengisyaratkan bahwa stabilitas kawasan hanya bisa terwujud jika konfrontasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dihentikan sepenuhnya.
Efek Domino ke Pasar Global dan Ancaman Langsung bagi Indonesia
Ancaman gangguan serentak di Selat Bab el-Mandeb dan Selat Hormuz tidak hanya membayangi pasar energi global, tetapi juga memberi sinyal bahaya bagi perekonomian Indonesia, antara lain:
- Ancaman Beban APBN dan Subsidi Energi: Sebagai negara net importer (pengimpor bersih) minyak mentah, Indonesia sangat rentan terhadap supply shock.
Jika harga minyak mentah (Brent) melonjak melampaui US100 per barel dari asumsi awal APBN (~US70 per barel), beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah dipastikan membengkak hingga puluhan triliun Rupiah.
- Tekanan Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi: Impor BBM yang makin mahal akan memperlebar defisit neraca perdagangan Indonesia.
Meningkatnya kebutuhan mata uang Dolar AS untuk transaksi energi berisiko menekan kurs Rupiah, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga barang dan jasa (cost-push inflation) di dalam negeri.
- Pembengkakan Biaya Logistik Impor: Kapal tanker dan kargo yang terpaksa mengalihkan rute memutari Tanjung Harapan di Afrika Selatan menambah masa tempuh 10–14 hari.
Hal ini melambungkan biaya naviagasi dan premi asuransi risiko perang, yang pada akhirnya dibebankan pada harga barang impor yang masuk ke Indonesia.
- Gangguan Pasokan Bahan Bahan Pokok: Terhambatnya lalu lintas kapal pengangkut bahan baku pupuk (seperti urea dan amonia) dari kawasan Teluk Persian dapat memicu kenaikan harga pupuk nasional dan berujung pada ancaman ketahanan pangan lokal. (SN08)