SumutNews.co, Jakarta – Menteri Negara Uni Emirat Arab (UEA) Khalifa Shaheen Al-Marar mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah konkret guna mengakhiri perang di Gaza dan mengatasi berbagai krisis regional melalui diplomasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Al-Marar saat berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Senin, 28 September 2026 waktu setempat (Selasa WIB, 29 September 2026).
Dalam pidatonya, Al-Marar menegaskan bahwa UEA menolak tegas penggunaan maupun ancaman kekerasan yang melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. Ia menggarisbawahi pentingnya mengedepankan dialog, diplomasi, dan mediasi sebagai jalan utama penyelesaian konflik global.
Terkait krisis kemanusiaan dan perang di Gaza, Al-Marar menyampaikan bahwa UEA menjadi salah satu negara pertama yang mendukung kerangka kerja internasional demi menghentikan konflik. Skema tersebut mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta dimulainya proses politik menuju solusi dua negara (two-state solution).
“Rencana ini harus menghasilkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, yang hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel,” kata Al-Marar
Ia menambahkan, Gaza dan Tepi Barat harus disatukan kembali di bawah kendali Otoritas Palestina yang telah direformasi.
Al-Marar juga mengecam keras tindakan Israel di Tepi Barat, mulai dari ekspansi permukiman ilegal, aksi kekerasan pemukim, hingga pengepungan desa-desa Palestina dan pelanggaran di situs suci Yerusalem Timur.
Desak Reformasi Dewan Keamanan PBB
Selain isu Palestina, UEA menggarisbawahi pentingnya reformasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga multilateral dunia, khususnya Dewan Keamanan PBB.
Menurut Al-Marar, badan-badan internasional perlu memiliki kapasitas lebih kuat agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif.
Menjelang transisi kepemimpinan PBB, ia meminta Sekretaris Jenderal PBB mendatang untuk mengoptimalkan mekanisme pencegahan krisis dan mediasi sejak dini. “Krisis harus ditangani langsung dari akarnya, bukan sekadar dikelola setelah konflik meletus,” tegasnya.
Sengketa Regional dan Peran Mediasi
Mengenai pendudukan tiga pulau milik UEA oleh Iran, yaitu Tunb Besar, Tunb Kecil, dan Abu Musa, Al-Marar menegaskan sikap UEA yang konsisten mendorong penyelesaian damai lewat negosiasi langsung maupun Mahkamah Internasional (ICJ).
Ia juga menyoroti vitalnya kebebasan navigasi dan kelancaran rantai pasokan perdagangan serta energi global.
Di sisi lain, Al-Marar memaparkan kontribusi mediasi UEA dalam konflik Rusia-Ukraina yang telah memfasilitasi 26 kali operasi pertukaran, membebaskan hampir 8.000 tawanan perang.
Sementara untuk krisis di Sudan, UEA menyerukan penghentian bencana kemanusiaan dan penerapan gencatan senjata permanen tanpa syarat.
Mengakhiri pidatonya, Al-Marar menegaskan komitmen UEA untuk terus mengusung nilai toleransi dan koeksistensi damai.
“Prinsip UEA adalah membangun alih-alih menghancurkan, serta menyatukan alih-alih memecah belah,” pungkasnya. ( SN08)