SumutNews.co, AMBON — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan respons keras terhadap isu liar yang menyeret namanya dalam pusaran skandal penyadapan ilegal (illegal tapping). Hal tersebut disampaikannya secara terbuka di hadapan kader dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Maluku di Ambon, Sabtu, 7 November 2026.
Dalam video pidatonya yang viral, Bahlil dengan tegas membantah narasi yang menyebutkan bahwa dirinya sempat menggelar rapat rahasia dengan para jenderal beberapa jam sebelum penangkapan. Ia menilai cerita tersebut merupakan karangan bebas dan fitnah terstruktur yang sengaja diembuskan untuk merusak marwah partai dan dirinya.
“Kita ini negara demokrasi, tetapi masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasinya itu dengan kebablasan,” ujar Bahlil dalam pidatonya. Ia bahkan mengungkapkan ironi bahwa dirinya pun turut menjadi korban penyadapan.
“Bagaimana mungkin saya bisa atur penyadapan, kalau saya juga disadap?” tambahnya.
Bahlil lantas menantang pihak-pihak yang gemar melempar tuduhan tak berdasar tersebut, khususnya sosok figur publik atau senior berkacamata yang kerap berbicara di sinis (podcast), untuk membuktikan argumen mereka.
Jika tudingan tersebut terbukti hanya hoaks dan fitnah semata, ia memastikan tidak akan tinggal diam dan bakal melayangkan somasi serta membawanya melalui jalur hukum.
Selain itu, Bahlil menyatakan dukungan penuh partainya kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyadapan secara transparan. Ia meminta agar penegak hukum membuka seluruh fakta secara terang-benderang agar disinformasi di ruang publik tidak terus berlanjut.
Pelantikan DPD Golkar Maluku periode 2025–2030 ini sendiri berlangsung di tengah dinamika politik nasional yang menghangat, di mana Bahlil bersama jajaran elite partai memilih hadir langsung di Ambon di tengah berbagai terpaan isu miring di ibu kota.(SN08)