SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan Afif Abdillah mengatakan dana penanganan banjir dari World Bank bukan ke Pemkot Medan. Ia menyebut dana tersebut ada di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.
Peran utama Pemkot Medan, kata Afif, lebih kepada menyiapkan lahan agar pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai dapat di kerjakan secepatnya oleh Kementerian PUPR dan BWS. “Alhamdulillah, dari yang saya ketahui sebagian besar lahan sudah di bebaskan, hanya tinggal beberapa persil lagi. Lahan di Medan Selayang dan Medan Deli (KIM 1) akan selesai sebelum bulan Juni nanti. Ini akan terus kita kawal, agar pembebasan lahan benar-benar selesai,” katanya, Rabu (3/12/2025).
Pembebasan lahan ini, kata Afif, memiliki tantangan tersendiri, mulai dari keterbatasan anggaran hingga harus memastikan persoalan hukum berjalan sesuai ketentuan. “Terkait masalah hukum ini tidak boleh sembarangan. Anggaran Pemkot Medan juga terbatas, tidak mungkin kita habiskan untuk pembebasan lahan, sementara pembangunan di sektor lain juga penting untuk di lakukan. Bagaimanapun sulitnya, pembebasan lahan ini tetap bisa di selesaikan. Disinilah pentingnya komunikasi antar perangkat daerah di Pemkot Medan,” ungkapnya.
Afif mengaku, sangat mengerti akan keresahan masyarakat Kota Medan terkait penanganan banjir. “Sepanjang yang saya ketahui, proses pelaksanaan sedang dikerjakan,” ujarnya.
Terkait mekanisme pendanaan, kata Afif, publik harus memahami dengan benar. Pemkot Medan tidak menerima dan tidak mengelola dana Rp1,5 tiliun tersebut, sepenuhnya berada dalam pengelolaan Kementerian PUPR melalui BWS. “Jadi, kita juga jangan salah paham. Dana bantuan penanganan banjir Rp1,5 triliun dari World Bank itu diberikan kepada Kementerian PUPR melalui Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS). Kementerian PUPR lah yang akan melakukan pembangunan, Kota Medan akan menikmati hasil pembangunan itu,” terangnya. (SN01)