SUMUTNEWS.CO, Padang — Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat berhasil mengamankan kapal SPOB Tello Cemerlang yang diduga melakukan penyelewengan distribusi 80 kiloliter bahan bakar minyak bersubsidi.
Operasi penyergapan dilaksanakan di perairan Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada Rabu malam (11/11/2026) oleh petugas kapal patroli KPC Mandeh III‑2006 bersama tim Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, BBM bersubsidi tersebut seharusnya dikirimkan ke SPBU wilayah Siberut, namun diduga dialihkan langsung kepada pengepul dan pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Direktur Polairud Polda Sumbar AKBP Ibnu Bagus Santoso menyampaikan bahwa pengamanan kapal ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang telah dilakukan personel Ditpolairud Polda Sumbar guna memberantas penyalahgunaan distribusi energi di jalur perairan.
“Kapal tersebut diduga mengangkut BBM bersubsidi yang pendistribusiannya tidak sesuai peruntukan. Saat ini kapal beserta muatannya telah diamankan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut,” papar Ibnu Bagus Santoso melansir Sumbarnews.com, Jumat (13/11/2026).
Penyidik menjerat pihak‑pihak yang terlibat dengan Pasal 55 Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pelanggaran tersebut berpotensi dijatuhi pidana penjara maksimal enam tahun serta denda mencapai Rp60 miliar.
Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menegaskan komitmen kepolisian dalam mengawal distribusi energi agar tetap tepat sasaran.
Ia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi merupakan kebutuhan masyarakat yang pendistribusiannya telah diatur pemerintah, sehingga setiap bentuk penyelewengan akan ditindak tegas karena dapat merugikan masyarakat maupun negara.
Pihak kepolisian saat ini tengah memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat serta meminta keterangan para saksi dalam kasus tersebut.
Polda Sumbar juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan indikasi penyelewengan distribusi BBM, baik yang terjadi di jalur darat maupun jalur perairan. (SN11)