HMI Nilai Pangdam Jaya Bikin Gaduh di Jakarta: Hentikan Segera Agar Tak Terjadi di Daerah Lain

SUMUTNEWS.CO – Medan | Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) menilai tindakan yang dilakukan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman buat gaduh di DKI Jakarta. Untuk itu HMI mengingatkan agar segera dihentikan jika tidak ingin sampai ke daerah lain.

“Kami menilai sikap dan ucapan Pangdam Jaya itu membuat keributan di Jakarta. Hari ini dari pemberitaan di media sudah ada gesekan antara warga dan personel TNI disana soal pencabutan baliho. Untuk itu saya minta agar segera berhenti, supaya tidak sampai ke daerah lain termasuk Sumatera Utara,” kata Ketua Umum Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi, di Medan, Minggu (22/11/2020).

Baca juga:  Isu Munaslub Golkar Lewat Poster Gelap, Ahmad Doli Kurnia: Ada Pihak Ingin Memperkeruh Suasana

Hasbi menilai aktifitas pencopotan baliho tidak sepantasnya dilakukan oleh oknum TNI. Untuk itu, Hasbi meminta agar Pangdam segera menarik pasukannya kembali.

“Biarkan dikerjakan Satpol PP DKI Jakarta aja. Jangan yang begini-begini harus TNI yang turun,” ucapnya.

“Saya hanya khawatir akan terjadi gesekan antara TNI dan Sipil. Dari video yang saya lihat sudah hampir terjadi saat pencabutan baliho di Petamburan,” jelasnya.

Terkait pernyataan Pangdam yang meminta FPI dibubarkan, menurut Hasbi itu juga tidak perlu disampaikan. Katanya, jika ada oknum anggota FPI yang dinilai melanggar hukum bisa dilakukan proses hukum tanpa harus dibubarkan.

Baca juga:  Presiden Prabowo: Indonesia Sampaikan Permohonan Maaf ke Malaysia dan Singapura Terkait Kabut Asap Karhutla

“Kalau ada yang salah, melanggar hukum ya di proses hukum saja. FPI ini juga ada diseluruh Indonesia, Pangdam Jaya harus ingat, wilayah nya tidak sampai ke daerah lain. Kalau karena pernyataan beliau FPI di daerah lain membuat gerakan bagaimana? Kan ribetnya bagi Pangdam-Pangdam yang lain,” jelas alumni UIN Sumut ini.

Di akhir, Hasbi juga meminta kepada anggota FPI untuk tetap ikut peraturan pemerintah. Hasbi menilai tidak ada warga negara Indonesia yang kebal hukum.

Baca juga:  Hari ini, 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Wapres Gibran, DPR Pastikan Diproses Sesuai Mekanisme

“Untuk teman-teman di FPI saya juga mengajak untuk ikuti aturan, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Seperti halnya soal kerumunan yang sempat beberapa kali terjadi di bandara ataupun di Petamburan, ini kan harusnya tidak dilakukan. Pandemi virus Corona ini belum berakhir soalnya,” tutup Hasbi.

 

Editor: Why

Berita Terkait

Sekda DKI Meninggal, Djarot : Loyalitas Almarhum Selalu Ditunjukkan dengan Kinerja

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut...

Rencana Prabowo Pangkas Ratusan BUMN: Langkah Revolusioner Hemat Rp 100 Triliun

Sumutnews.co, Jakarta — Rencana Presiden Prabowo Subianto memangkas hingga...

Said Aqil Positif Covid-19, Doa Menag: Semoga Lekas Sembuh Sehingga Bisa Kembali Membimbing Ummat

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi...

AHY Kecam Keras Dugaan Penyadapan Ilegal: Jika Komunikasi Presiden Disadap, Bagaimana Privasi Rakyat?

SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti...

Luhut: Jumlah Kematian Mingguan di Jakarta Karena Corona Naik 66 Persen

SUMUTNEWS.CO - MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy...

Berita Terbaru