SUMUTNEWS.CO – Aceh | Jelang perayaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke 44 tahun pada 4 Desember mendatang, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Muzakir Manaf mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran KPA ban sigom Aceh.
Beberapa point instruksi itu diantaranya soal pengibaran bendera Aceh.
Muzakir Manaf atau Mualem sapaan akrabnya, melalui Juru bicara KPA, Azhari Cangee mengatakan pihaknya tidak pernah memberi instruksi untuk mengibarkan bendera, namun tidak pula melarang bila ada masyarakat yang ingin mengibarkannya.
“Kita tidak menyuruh dan tidak melarang. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bendera Aceh sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2013. Maka KPA tidak dalam kapasitas menyuruh dan melarang. Nanti kalau menyuruh dan melarang akan dianggap itu bendera KPA. Padahal itu bendera jelas- bendera Aceh sesuai qanun,” kata Azhari Cagee dikutip dari laman anteroaceh.com, Senin (30/11/2020).
Selain itu, terang Azhari Cagee, mantan Panglima GAM itu juga memberian instruksi agar melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana yang biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti melakukan doa bersama, menyantuni anak yatim, dan berziarah ke makam para mantan pejuang GAM.
“Mualem menginstruksikan kepada jajaran KPA ban sigom Aceh, peringatan 4 Desember seperti biasa dengan melakukan santunan anak yatim, zikir, doa bersama, dan ziarah ke makam para syuhada yang telah syahid berpulang kepada Allah Swt. Itu instruksi Mualem,” ucap Azhari Cagee.
Azhari Cagee mengatakan, peringatan ulang tahun tersebut dilakukan agar masyarakat Aceh tidak lupa pada sejarah.
“4 Desember suatu sejarah yang terjadi di Aceh dan wajib, tidak bisa dilupakan. Wajib dikenang dan 4 Desember ini kita peringati seperti biasa, doa, zikir, dan ziarah,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Azhari Cagee, yang berhak menindaklanjuti terkait polemik bendera adalah Gubernur Aceh dan DPRA.
Cagee mengku pada tahun 2018 lalu, saat masih menjabat Ketua Komisi I DPRA, ia pernah menyerahkan bendera bintang bulan kepada Nova Iriansyah yang saat itu menjabat Wakil Gubernur Aceh, di dalam sidang paripurna.
“Beliau menerima dan juga berjanji akan memperjuangkan. Nah sekarang tentu yang berhak mengeluarkan pergub terkait bendera adalah gubernur. Kita mengharapkan beliau segera menindaklanjuti, sebagaimana janjinya saat itu,” kata Azhari Cagee.
Selain itu Azhari Cagee juga menjawab terkait isu akan adanya pergerakan massa ke Banda Aceh saat 4 Desember nanti.
“Menurut informasi yang kita terima sampai saat ini belum ada pembentukan panitia belum ada persiapan apapun dan instruksi apapun, maka itu tidak kita tanggapi,” pungkas Azhari Cagee.
Editor: Why