SumutNews.co, Paris – Kepolisian Prancis resmi melarang unjuk rasa di sejumlah kawasan strategis Paris pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Kebijakan ini diambil menyusul gelombang demonstrasi menentang lonjakan biaya hidup akhir pekan lalu yang berujung pada kerusuhan jalanan dan penjarahan terparah dalam beberapa tahun terakhir.
Larangan aksi berlaku mulai pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat di pusat-pusat pemerintahan dan destinasi wisata utama. Area tersebut mencakup Istana Kepresidenan Élysée, kedua gedung parlemen, Museum Louvre, Champs-Élysées, alun-alun Bastille dan République, serta kawasan perbelanjaan Châtelet-Les Halles yang sempat dijarah massa. Otoritas keamanan juga membatalkan izin aksi serupa yang diajukan kelompok pelajar di Paris dan Lyon.
Di tengah upaya meredam kekacauan, Presiden Emmanuel Macron menyentil sejumlah pemimpin asing yang dinilai memanfaatkan krisis di Prancis untuk kepentingan politik mereka, terutama kandidat dalam pemilu Amerika Serikat, Donald Trump, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Ada pihak-pihak yang berkampanye dengan mengorbankan Prancis. Para pemimpin yang tengah berada dalam mode kampanye, baik di kawasan ini maupun di seberang Atlantik,” kata Macron kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke Doha, Qatar, Rabu, 21 Oktober 2026
Sebelumnya, Trump mengaitkan kerusuhan Prancis dengan isu migran, kelompok jihadis, dan komunis dalam kampanyenya di AS. Trump bahkan memuji tokoh sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, yang kini memimpin bursa pemilihan presiden Prancis. Pernyataan serupa dilontarkan Netanyahu yang menyebut Prancis dilanda invasi ekstremis. Kendati demikian, sejumlah analis membantah klaim bahwa kelompok migran merupakan penggerak aksi massa tersebut.
Pemerintah Prancis secara terbuka mengakui sempat kehilangan kendali saat bentrokan pecah pada Sabtu lalu, yang diikuti lebih dari 500 ribu demonstran di berbagai penjuru negeri. Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menyatakan aparat telah mengamankan 2.500 orang, dengan 174 di antaranya langsung dijatuhi hukuman penjara dan 917 lainnya sedang menjalani proses penuntutan pidana.
Krisis keamanan ini mengguncang pasar keuangan enam bulan menjelang pemilihan presiden Prancis. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun melonjak melampaui lima persen seiring meningkatnya kekhawatiran investor atas defisit anggaran negara. Di ranah politik, survei lembaga Ifop mencatat elektabilitas Marine Le Pen melonjak tajam di putaran pertama pilpres, disusul tokoh sayap kiri Jean-Luc Melenchon.
Di sisi lain, serikat buruh CGT dan kelompok Rompi Kuning telah menyerukan aksi protes lanjutan serta mogok kerja massal yang dijadwalkan bergulir hingga awal November. (SN17)