SUMUTNEWS.CO, Medan– Dewan Keamanan PBB pada Jumat, 18 September 2026, merilis pernyataan pers resmi yang mengecam keras tindakan milisi Houthi. Keputusan serta penetapan sikap PBB tersebut dikeluarkan secara resmi di Markas Besar PBB, New York, pada Jumat malam pukul 06.15 EDT (atau Sabtu, 19 September 2026 pukul 10.50 AST / 14.50 WIB).
Mengutip pernyataan resmi tersebut, Dewan Keamanan mengutuk berlanjutnya gempuran Houthi yang menyasar infrastruktur sipil dan fasilitas energi hingga melukai warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
PBB secara tegas mengekspresikan solidaritas serta mendukung hak inheren Kerajaan Arab Saudi untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional.
Tak hanya serangan ke wilayah darat Arab Saudi, PBB juga mengecam ancaman dan gempuran terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah serta Selat Bab al-Mandab.
Dewan Keamanan mendesak kelompok Houthi untuk mematuhi hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), demi menjamin kebebasan navigasi pelayaran dunia.
Guna menekan kemampuan tempur kelompok tersebut, DK PBB menyerukan kerja sama nyata dengan pemerintah resmi Yaman untuk menegakkan embargo senjata berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 2216.
Langkah ini dinilai penting untuk memutus akses Houthi terhadap pasokan senjata, pelatihan militer, maupun pendanaan.
Selain itu, PBB menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat bagi seluruh tahanan, termasuk 73 personel PBB serta staf organisasi non-pemerintah (LSM).
Sikap tegas PBB ini merespons lonjakan tajam eskalasi militer setelah runtuhnya gencatan senjata pada Juli lalu. Koalisi militer mencatat serangan besar terjadi pada 8 September ketika tembakan Houthi merusak fasilitas energi Aramco dan melukai 73 orang.
Serangan intensif terus berlanjut hampir setiap hari di wilayah Khamis Mushait, Abha, Jazan, dan Najran, termasuk gempuran pada 14 September yang melukai 13 warga sipil serta merusak permukiman dan kendaraan.
Eskalasi ini turut memicu krisis kemanusiaan berat dengan sedikitnya 125.000 warga Yaman terpaksa mengungsi sejak awal September.
PBB memperingatkan bahwa perluasan konfrontasi ini berisiko memperlebar skala konflik, mengancam perdagangan internasional, serta merusak proses perdamaian kawasan.
Meski demikian, Dewan Keamanan menegaskan kembali dukungan penuhnya terhadap Utusan Khusus PBB Hans Grundberg untuk mendorong penyelesaian politik yang dipimpin oleh rakyat Yaman sendiri. (SN08)