SumutNews.co, Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan media berita Axios yang menyebut dirinya menawarkan keringanan sanksi dan pencairan dana yang dibekukan kepada Iran di tengah perang yang masih berlangsung di Timur Tengah.
Laporan Axios tersebut mengutip sejumlah pejabat AS yang tidak disebutkan namanya. Berita itu mengklaim Trump bersedia memberikan keringanan sanksi dan mencairkan aset Iran sebagai imbalan atas langkah konkret Teheran membatasi program nuklirnya.
Menanggapi hal itu, Trump menegaskan bahwa kabar tersebut sama sekali tidak benar. “Axios baru saja merilis cerita bahwa ‘Trump’ menawarkan Keringanan Sanksi dan Dana yang Dibekukan kepada Iran. Ini tidak benar.
Saya TIDAK menawarkan apa pun kepada mereka!” tulis Trump melalui akun Truth Social miliknya, Senin, 28 September 2026. Trump menyebut pemberitaan tersebut sebagai hoaks dan mendesak media itu untuk menarik beritanya.
Bantahan Trump mencuat di tengah manuver diplomasi kedua belah pihak. Meski Trump secara terbuka sempat menolak usulan Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz pada Sabtu lalu, ia menyampaikan pada Ahad bahwa dirinya memperkirakan negosiasi dapat berlanjut dalam beberapa hari mendatang.
Di saat bersamaan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan bertemu dengan mediator dari Qatar di New York. Pejabat AS dan Iran sendiri sebelumnya sempat bertemu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu, meski kantor berita resmi Iran (IRNA) melaporkan bahwa Teheran sudah tidak lagi memiliki agenda pembicaraan langsung dengan Washington.
Konflik ini tak lepas dari peran Selat Hormuz sebagai rute maritim vital yang melayani sekitar seperlima dari total pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Jalur strategis ini terblokade sejak serangan AS dan Israel ke Iran memicu perang pada 28 Februari lalu.
Blokade di Selat Hormuz berdampak langsung pada lonjakan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok di Amerika Serikat. Tren kenaikan harga ini turut menekan elektabilitas Trump dalam sejumlah survei nasional, sekaligus memicu kekhawatiran Partai Republik akan potensi kehilangan kursi mayoritas di Kongres pada pemilu sela mendatang. (SN08)