SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam membenahi sektor Kesehatan. Oleh karena itu, ia mengajak Relawan Kesehatan Probis untuk menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat mengenai kelayakan fasilitas kesehatan milik negara.
Hal ini disampaikan Zakiyuddin Harahap saat menerima audiensi dari Relawan Kesehatan Probis Sumut di Balai Kota, Selasa (21/4/26). Mulanya politisi Partai Gerindra ini menyoroti fenomena masyarakat yang masih cenderung memilih rumah sakit swasta, bahkan rela mengantre berhari-hari, padahal kualitas rumah sakit milik pemerintah saat ini telah mengalami peningkatan signifikan.
“Kami sudah berbenah. Rumah sakit pemerintah saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Alat-alat kesehatan sudah lengkap dan pelayanan terus ditingkatkan. Saya mengajak relawan untuk mengajari dan meyakinkan masyarakat bahwa RS pemerintah kini sudah sangat layak,” kata Zakiyuddin Harahap.
Zakiyuddin Harahap juga menekankan komitmen Pemerintah Kota Medan terhadap program Universal Health Coverage (UHC). Meski demikian, Dirinya mengakui masih adanya tantangan di lapangan, seperti ketersediaan tempat tidur (bed) yang perlu terus dipantau penanganannya agar pelayanan tetap optimal.
Sebelumnya Ketua Relawan Kesehatan Probis, Ridwan Sibarani mengungkapkan tujuan audiensi ini untuk menyampaikan rencana strategis mereka yakni menggelar Talkshow tentang Kesehatan yang akan disiarkan melalui studio TVRI pada 8 Mei mendatang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program Pemerintah kota di bidang kesehatan.
Dijelaskannya Talkshow tersebut direncanakan akan menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, antara lain Dinas Kesehatan Pemprov Sumut & Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Sergai). Kemudian BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jasa Raharja dan Dirlantas serta Pemerhati Masyarakat.
“Kami ingin menyinkronkan pelayanan kesehatan. Salah satu fokus kami adalah mengkritisi kendala di lapangan, termasuk adanya oknum di RS swasta yang terkadang menggiring masyarakat pengguna fasilitas negara ke layanan umum,” jelasnya. (SN01)