PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mempercepat relisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam arahannya kepada Gubernur di seluruh Indonesia.
Jokowi menyampaikan hingga saat ini uang Pemda yang masih belum terserap jumlahnya mencapai Rp 170 Triliun.
“Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp 170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian, kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu, (16/7/2020).
“Saya ulang lagi, ini tidak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota. Saya berikan contoh, misalnya realisasi APBD untuk provinsi, saya bacakan,” kata dia.
Presiden pun membacakan realisasi APBD masing-masing provinsi mulai dari yang penyerapan anggarannya paling tinggi.
1. DKI Jakarta 45 persen;
2. Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
3. Sumatera Barat, 44 persen;
4. Gorontalo, 43 persen;
5. Kalimantan Selatan, 43 persen;
6. Bali, 39 persen;
7. Kalimantan Tengah, 38 persen;
8. Banten, 37 persen;
9. Kepulauan Riau, 35 persen;
10. Sulawesi Selatan, 34 persen;
11. Lampung, 32 persen;
12. Papua Barat, 32 persen;
13. Kalimantan Utara, 31 persen;
14. Bangka Belitung, 31 persen;
15. Kalimantan Timur, 31 persen;
16. Jawa Timur, 30 persen;
17. Sulawesi Utara, 29 persen;
18. Jambi, 28 persen;
19. Bengkulu, 27 persen;
20. Sulawesi Tengah, 27 persen;
21. DI. Yogyakarta, 27 persen;
22. Jawa Tengah, 27 persen;
23. Riau, 27 persen;
24. Sumatra Utara, 25 persen;
25. Jawa Barat, 24 persen;
26. Sulawesi Barat, 24 persen;
27. Aceh, 23 persen;
28. Kalimantan Barat, 22 persen;
29. Maluku, 21 persen;
30. Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
31. Maluku Utara, 17 persen;
32. Papua, 17 persen;
33. Sulawesi Tenggara, 16 persen;
34. Sumatera Selatan, 16 persen.
“Ini secara total, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal karena yang pegawai itu rutin,” kata Presiden.
Jokowi pun menyebutkan provinsi-provinsi yang belanja modalnya masih rendah.
“Belanja modal coba kita lihat, Sumatera Selatan, hati-hati, masih 1,4 (persen), ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara, belanja modal 5,6 (persen). Papua, 4,8 (persen). Maluku Utara, 10,3 (persen). NTT, 19,6 (persen) ini belanja modal. Kalimantan Barat, 5,5 persen, belanja modal. Aceh, 8,9 (persen), belanja modal. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati,” ujar dia.
Artinya dengan belanja modal yang rendah, birokrasi tidak ikut berperan dalam menjalankan roda perekonomian daerah.
“Birokrasi harus kita ajak, agar ada ‘speed’ di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri,” kata Jokowi. [*]