Pemerintah Kota Medan menargetkan seluruh warganya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis cukup dengan menunjukkan kartu identitas atau KTP tahun 2024 mendatang. Itu merupakan program Universal Health Coverage (UHC).
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pada kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) 2023 program UHC menjadi pembahasan. Dia ingin tahu sudah sejauh mana rencana program tersebut berjalan.
“Saya mohon ini jadi pembahasan, progress 2023 sampai mana. Saya inginkan ini bisa benar-benar terjadi. Maksimal 2 tahun dari sekarang ini bisa kita laksanakan,” ujarnya saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2023, di Hotel Santika Dyandra Hotel, Rabu 23 Maret 2022.
Bobby meminta agar pelayanan dasar kepada masyarakat terus ditingkatkan semaksimal mungkin. Salah satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan.
Orang nomor satu di Pemko Medan ini memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Dia ingin, pada 2024 warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat dengan menggunakan KTP.
Suami Kahiyang Ayu ini juga menekankan agar pelayanan pendidikan dan administrasi kependudukan lebih ditingkatkan lagi. Terkait pelayanan administrasi kependudukan ini, Bobby Nasution menekankan, harus sampai kepada tingkat yang lebih mikro, yakni kelurahan. Dan untuk mewujudkan itu, lanjutnya, dibutuhkan kesiapan anggaran dan sumber daya manusia.
Saat itu, Bobby juga mengingatkan agar seluruh OPD berkolaborasi untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan program prioritas, yakni kesehatan, perbaikan infrastruktur, penanganan banjir, penanganan kebersihan, serta pembenahan kawasan heritage dengan memberdayakan UMKM Medan.
Pada bagian akhir arahannya, dia berharap agar Musrebang ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan di lapangan.
Kepala Bappeda Medan, Benny Iskandar melaporkan Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2023 ini bertujuan untuk merumuskan program-program prioritas pembangunan kota yang tertuang dalam rencana kerja perangkat daerah, serta penyempurnaan terhadap penyusunan RKPD Medan tahun 2023.
Pada kegiatan yang bertemakan “Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Infrastruktur untuk Menuju Medan Berkah yang Maju dan Kondusif” itu, Benny menyampaikan sebelum sampai Musrenbang RKPD ini ada beberapa tahapan yang harus dan sudah dilewati, yakni dimulai dari Konsultasi Publik Ranwal RKPD, Musrebang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan pokok pikiran DPRD.
Dia juga melaporkan, total usulan pada Musrenbang 2023 ini sebanyak 6223.
Dirincikannya, usulan yang diterima Bappeda terkait dana kelurahan 2349 dan yang ditolak sebanyak 57. Usulan yang diterima Bappeda terkait non dana kelurahan sebanyak 888 usulan. Dilanjutkannya, usulan kelurahan terkait non dana kelurahan yang diterima kecamatan sebanyak 767. Usulan kelurahan terkait non dana kelurahan yang ditolak kecamatan sebanyak 121. Sedangkan usulan tambahan dari kecamatan sebanyak 325. Usulan diterima OPD 1039 dan yang ditolak sebanyak 55 usulan
Musrenbang yang berlangsung selama tiga hari ini kegiatan diikuti lebih kurang 250 orang perwakilan stakeholder pembangunan kota. Para peserta ini terdiri dari Forkopimda,narasumber khusus, delegasi kecamatan, unsur perangkat daerah dan perusahaan daerah, perguruan tinggi dan akademisi, BUMN dan sektor swasta, PKK Medan, organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan serta pemerhati pembangunan kota.