Oleh: S Purwadi Mangunsastro
Gawai di genggaman kita hari ini dipenuhi oleh banjir narasi yang menyoroti, membedah, dan menelanjangi bobroknya kinerja para pemimpin di seluruh lini kekuasaan—baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kritik mengalir deras tanpa bendung dari jemari generasi muda. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan nalar kritis pemuda yang hidup. Namun di sisi lain, lanskap media sosial sering kali melahirkan anomali psikologis dan jebakan kelalaian: gawai telah menyedot seluruh energi kita untuk sekadar menjadi pengeritik layar kaca yang riuh, sementara kita perlahan kehilangan kepekaan sosial terhadap realitas bangsa dan negara yang sedang tidak baik-baik saja.
Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, kita perlu merenungkan kembali hakikat kepemimpinan spiritual dan gerakan sosial yang sejati. Pemuda tahun 1928 tidak bergerak dengan algoritma media sosial, melainkan dengan darah, keringat, dan kepekaan nyata terhadap penindasan di sekitar mereka.
Hakikat Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi
Sebelum berbicara tentang siapa yang paling layak memegang kendali atau menggantikan sistem yang rusak, kita harus melacak kembali asal-usul mandat kepemimpinan itu sendiri. Jauh sebelum sistem politik modern tercipta, Allah SWT telah menetapkan cetak biru penciptaan manusia melalui deklarasi agung-Nya dalam _Surah Al-Baqarah ayat 30_ : “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”
Tugas manusia—terutama para pemuda yang pundaknya memikul masa depan—sebagai khalifah fill ardh bukanlah representasi dari kesewenang-wenangan untuk menguasai, melainkan sebuah amanah besar untuk mengelola, memakmurkan, dan menegakkan keadilan di bumi sesuai dengan petunjuk-Nya. Menjadi khalifah berarti memikul tanggung jawab vertikal kepada Pencipta sekaligus tanggung jawab horizontal kepada sesama makhluk. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam bukanlah hak istimewa (privilege) yang bisa direbut demi syahwat eksistensi digital, melainkan sebuah beban eksistensial yang menuntut integrasi moral mutlak.
Kepemimpinan di muka bumi, menurut sunnatullah, adalah hak yang diwariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Keyakinan ini berakar kuat pada janji agung Allah SWT dalam Surah Al-Anbiya ayat 105, yang menegaskan bahwa bumi akan diwarisi oleh mereka yang memiliki kesalehan. Namun, teks suci ini justru menjadi cermin yang menampar realitas ruang digital generasi muda kita. Ketika kita merasa telah berjuang hanya bermodalkan kelancaran jemari, ketajaman argumen di kolom komentar, atau video viral di TikTok, kita sering kali melupakan esensi dari syarat yang ditetapkan oleh Pencipta semesta: perpaduan mutlak antara iman yang kokoh dan amal saleh yang nyata, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nur ayat 55.
Kesalehan yang menjadi syarat kepemimpinan bukanlah sebuah kostum politik atau komoditas pencitraan digital. Di dalam Islam, kesalehan memiliki hubungan sebab-akibat yang mendalam melalui tiga pilar utama:
– Penyucian jiwa melalui ibadah: Ibadah ritual yang konsisten membentuk pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah, melahirkan sifat amanah, adil, dan menjauhkan diri dari tindakan semena-mena.
– Kesalehan sosial yang berdampak: Kesalehan tidak berhenti di atas sajadah, melainkan menjelma menjadi aksi nyata yang membawa perbaikan, menegakkan keadilan, dan menyejahterakan manusia.
– Kekuasaan sebagai ujian: Bagi orang yang saleh, kekuasaan adalah beban amanah yang berat untuk melayani umat, bukan panggung kemegahan untuk memburu popularitas, kekayaan, atau pemuasan ego pribadi.
Ilusi Demokrasi Liberal dan Cengkeraman Oligarki di Indonesia
Jika kita benturkan konsep ideal tugas manusia sebagai _khalifah_ ini dengan realitas empiris di Indonesia saat ini, kita akan menemukan jurang pemisah yang sangat dalam. Mengapa negeri ini seolah kehabisan stok pemimpin yang saleh, jujur, dan berorientasi pada umat? Jawabannya terletak pada sistem politik kita yang telah terjebak dalam pusaran demokrasi liberalistis yang secara sistemik dikuasai oleh oligarki.
Demokrasi liberal menjanjikan kebebasan dan kesetaraan hak, namun dalam praktiknya di Indonesia, sistem ini telah bermutasi menjadi industri politik berbiaya tinggi ( _high-cost politics_ ). Untuk maju sebagai pemimpin—baik di tingkat daerah maupun nasional—seorang calon membutuhkan modal logistik yang luar biasa besar. Di titik inilah, para pemodal besar atau oligarki masuk menyusup ke dalam rahim demokrasi. Mereka mendanai tiket pencalonan, membiayai kampanye, dan membeli pengaruh.
Akibat dari persekongkolan sistemik ini, proses demokrasi kita akhirnya gagal melahirkan pemimpin yang otentik. Sebaliknya, yang dihasilkan adalah:
Pemimpin Transaksional (Sandera Politik): Pemimpin yang lahir dari rahim oligarki tidak lagi mengabdi pada tugas suci kekhalifahan untuk memakmurkan rakyat, melainkan sibuk mengembalikan “utang budi” dan menjamin kelancaran bisnis para cukong yang mendanainya.
Tontonan Kesalehan Kosmetik: Karena sistem ini berbasis elektoral-popularitas, kesalehan akhirnya direduksi menjadi komoditas visual. Pemimpin dipoles sedemikian rupa melalui jasa konsultan politik dan influencer agar terlihat merakyat dan religius demi mendulang suara—sebuah kepalsuan yang sangat jauh dari nilai _tazkiyatun nafs_ (penyucian jiwa).
Marginalisasi Figur Saleh yang Kompeten:
Orang-orang yang benar-benar memiliki kesalehan spiritual, integritas moral, dan kapasitas intelektual justru tersingkir dari gelanggang karena enggan berkompromi dengan mahar politik di ruang gelap.
Paradoks Ruang Digital: Peringatan Keras untuk Generasi Muda
Di tengah kebuntuan sistemik akibat cengkeraman oligarki inilah, media sosial menjelma menjadi katup penyelamat sekaligus jebakan batman bagi generasi muda. Di sinilah muncul paradoks yang sangat besar, yang harus menjadi perhatian kita dalam momentum Sumpah Pemuda ini.
Banyak dari kita yang terjebak pada aktivisme semu (slacktivism). Kita merasa telah mengubah bangsa hanya dengan membagikan ulang (repost) petisi, mengkritik kebijakan di X (Twitter), atau membuat konten satire. Kita lupa bahwa menjadi pengamat dan pengeritik yang ulung di balik layar kaca jauh lebih mudah daripada menjadi pelaku perubahan di dunia nyata.
Hari ini, masyarakat disuguhi pertarungan dua fatamorgana: di satu sisi ada pemimpin hasil setingan oligarki yang sibuk dengan pencitraan kerja, dan di sisi lain ada pengeritik digital—termasuk generasi muda—yang merasa paling suci namun miskin akan “amal saleh sosial” yang konkret.
Gawai telah melalaikan kita. Algoritma telah menjinakkan kemarahan kita menjadi sekadar likes dan shares. Sementara di dunia nyata, tanah-tanah rakyat digusur untuk dikuasai segelintir orang, hukum dipermainkan hingga tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta kutipan pajak makin membubung hingga rakyat kesulitan memenuhi biaya hidup sehari-hari. Di sisi lain, elite negeri justru makin menumpuk harta dan terkesan membiarkan korupsi menggurita, sehingga masa depan generasi kita sedang dipertaruhkan oleh segelintir elite.
Kesalehan dan perjuangan yang autentik bersifat membumi dan penuh kepasrahan, bukan menuntut pengakuan atau tepuk tangan netizen. Seseorang yang benar-benar peduli pada bangsanya tidak akan membiarkan dirinya lumpuh dalam kenyamanan kamar dan candu layar gawai. Mereka akan turun, melihat, merasakan, dan bergerak bersama masyarakat yang sedang tercekik oleh ketidakadilan.
Kesimpulan
Orang saleh yang beramal dengan benar adalah pewaris sah kepemimpinan di bumi. Realitas politik Indonesia hari ini memang memperlihatkan betapa kokohnya tembok oligarki menyumbat lahirnya kepemimpinan yang bersih secara struktural. Media sosial pun boleh saja melahirkan ribuan pemuda pengeritik yang merasa paling layak memimpin secara kultural. Namun, sejarah dan ketetapan Allah tidak pernah bisa dikelabui oleh algoritma maupun tumpukan modal para oligarki. Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah bukti bahwa perubahan besar bangsa ini selalu dimulai dari pemuda yang memiliki kepekaan sosial yang tajam dan keberanian untuk melangkah secara nyata.
Pemimpin masa depan yang membawa rahmat (rahmatan lil alamin) bukanlah mereka yang paling riuh bersuara di dunia maya, bukan pula mereka yang sekadar menjadi boneka para pemilik modal. Mereka adalah generasi muda yang hari ini mau meletakkan gawainya sejenak, menatap realitas bangsanya yang sedang robek, diam-diam sibuk menanam iman yang kokoh, serta aktif melakukan perbaikan nyata di tengah masyarakat melalui langkah konkret seperti pendidikan publik, pemberdayaan ekonomi akar rumput, atau advokasi hukum, guna bersiap meruntuhkan sekat-sekat oligarki demi tegaknya keadilan.
Sebelum kita menuntut lahirnya pemimpin yang saleh, atau sebelum kita merasa paling pantas menggantikan mereka yang sedang berkuasa, ada baiknya kita, generasi muda Indonesia, memeriksa kembali: Apakah kita benar-benar sedang berjuang untuk bangsa, atau kita hanya sedang tersesat dalam riuh rendah dunia maya, lalai dalam cengkeraman gawai, sementara negara kita sedang sekarat? (sp.official.261028).
*) _S Purwadi Mangunsastro adalah Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara_