SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Pemko Medan terus tancap gas menjaga stabilitas ekonomi daerah. Lewat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kemendagri secara virtual, Pemko Medan mempertegas langkah strategis untuk mengendalikan harga pangan sekaligus menyoroti penataan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kegiatan yang berlangsung di ruang Command Center pada Senin (26/10/2026) ini dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili oleh Kabag Perekonomian Setda Kota Medan, Muhammad Reza Hanafi, beserta jajaran.
Rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir ini diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga serta kepala daerah se-Indonesia. Fokus utamanya memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan mendeteksi komoditas pemicu kenaikan harga akibat cuaca, masalah distribusi, hingga dinamika global.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menginstruksikan para kepala daerah untuk tak ragu turun langsung ke lapangan demi mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok.
“Tingkat inflasi selalu kita jaga. Harga bahan pokok ini adalah hal yang utama, sebab menyangkut seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Tomsi.
Ia juga meminta pemda dengan angka inflasi tinggi segera bergerak cepat dan memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, serta para pelaku usaha lokal.
Tak hanya soal harga dapur, rakor strategis ini juga mengupas tuntas isu penataan formasi, status, hingga dukungan anggaran untuk hak-hak para Guru PPPK di daerah.