Sumutnews.co, YERUSALEM – Presiden Israel Isaac Herzog menaruh asa. Ia berharap Israel bisa menghindari pemilihan umum putaran kedua setelah hasil pemungutan suara yang sengit pada Selasa lalu tak menelurkan satu pun pemenang mayoritas yang mutlak. Kondisi ini membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kubu oposisi harus memutar otak mencari jalan keluar, sekaligus menempatkan partai-partai Arab Israel pada posisi strategis sebagai penentu arah kekuasaan (kingmaker).
Dengan lebih dari 85 persen suara yang telah dihitung hingga Rabu, blok sayap kanan yang digawangi Netanyahu memang unggul tipis. Namun, mereka belum mampu meraup suara mayoritas dalam pemilu pertama sejak meletusnya serangan 7 Oktober 2023, yang memantik agresi Israel di Jalur Gaza.
Netanyahu, perdana menteri terlama dalam sejarah Israel yang menggandeng partai-partai Yahudi ekstrem kanan dan ultra-Ortodoks, serta Gadi Eisenkot, mantan petinggi militer yang kini memimpin blok oposisi, sama-sama berkeras akan berupaya membentuk pemerintahan baru.
Meski begitu, baik Netanyahu maupun Eisenkot diproyeksikan tak akan mampu menembus ambang batas 61 kursi di parlemen. Blok Netanyahu diperkirakan hanya akan menduduki 53 dari 120 kursi, sedangkan kubu Eisenkot diproyeksikan meraih 48 kursi.
Hasil akhir memang masih bisa bergeser. Namun, satu hal yang pasti: dukungan terhadap daftar kandidat partai Arab Israel melonjak tajam, dengan perkiraan mereka akan merebut hingga 19 kursi.
“Kita harus berusaha sekuat tenaga, terutama setelah apa yang terjadi kemarin, untuk mencegah diadakannya pemilu lagi,” ujar Herzog.
Ia mendesak semua partai politik untuk membuka diri dan tetap berpikir jernih.
Yousef Jabareen, pucuk pimpinan Joint List- partai mayoritas Arab berhaluan kiri, mengatakan publik Israel telah memilih pemimpin baru.
“Siapa pun yang ingin menyodorkan alternatif nyata dari pemerintahan Netanyahu yang berlumuran darah harus duduk bersama kami,” ucapnya.
Menurut Jabareen, pilihannya hanya dua: melanjutkan rasisme dan supremasi, atau membangun kemitraan Yahudi-Arab yang sesungguhnya.
Kemenangan partai-partai Arab ini tak lepas dari kemarahan komunitas Arab Israel, yang mewakili sekitar 20 persen populasi, terhadap visi Yahudi ultra-nasionalis yang selama ini dikampanyekan pemerintahan Netanyahu.
Eisenkot sendiri sejauh ini masih enggan berkoalisi dengan partai Arab. Saat masa kampanye, Netanyahu pun kerap menyerang oposisi dengan narasi ketakutan bahwa mereka akan menyerahkan kekuasaan kepada pihak Arab, seraya mengusung jargon:
Pilih Sayap Kanan atau Palestina.
Namun, suara berbeda muncul dari Yair Golan. Ketua partai sayap kiri utama Israel yang bernaung di bawah payung oposisi Eisenkot ini secara terbuka menyerukan perlunya aliansi dengan partai-partai Arab.
“Kita tidak boleh lagi mengamini segregasi rasial Netanyahu yang membelah suara Yahudi dan suara Arab,” cuit Golan di media sosialnya.
Batu sandungannya adalah kubu Eisenkot juga diisi oleh tokoh-tokoh sayap kanan yang berbagi pandangan keras (hawkish) serupa dengan Netanyahu, dan mereka menentang keras gagasan bekerja sama dengan politikus Arab.
Anggota parlemen Arab sebenarnya bisa saja memberikan dukungan ad hoc kepada Eisenkot di parlemen, yang memungkinkan Eisenkot menjalankan pemerintahan minoritas tanpa koalisi formal.
Hanya saja, banyak pengamat meragukan skema pemerintahan semacam ini bisa berumur panjang.
Tanpa adanya kekuatan mayoritas yang dominan, Israel diprediksi akan memasuki pekan-pekan krusial yang diwarnai negosiasi alot pembentukan koalisi. Kegagalan mencapai kesepakatan berarti Israel harus kembali menggelar pemilu.
Situasi buntu ini, untuk sementara, menguntungkan posisi Netanyahu. Ia akan terus menjabat sebagai perdana menteri sementara (caretaker) hingga pemerintahan baru terbentuk.
Di sisi lain, dinamika politik internal Israel ini dibayangi oleh wacana eskalasi militer terhadap Iran yang digalang bersama Amerika Serikat. Netanyahu, yang berkali-kali menyerukan tumbangnya rezim Iran, sempat menginstruksikan serangan udara ke Iran, sebelum akhirnya mengerem lajunya usai desakan gencatan senjata dari Presiden AS Donald Trump.
Terkait manuver Netanyahu, Eisenkot melontarkan peringatan keras pasca-pemilu. Ia mewanti-wanti para petinggi keamanan Israel agar mengabdi pada kepentingan nasional, bukan melayani kepentingan politik Netanyahu, yang ia juluki sebagai perdana menteri “tanpa mandat.”
Peta politik Israel kian pelik mengingat rekam jejak Netanyahu yang membelah masyarakat. Selain tersandung dugaan korupsi, Netanyahu juga diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang di Gaza.
Di Gaza sendiri, para penduduk menatap masa depan dengan cemas. Huda Al-Houli, seorang pengungsi Gaza, mengungkapkan kekhawatirannya kepada AFP: “Ketakutan kami adalah pemilu ini justru melahirkan pemimpin yang jauh lebih buruk, lebih beringas, dan haus darah.” (SN17)