Sumutnews.co, Doha – Para delegasi perunding Iran menggelar pertemuan intensif dengan mediator Qatar di Doha pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Pertemuan ini bertujuan mencari jalan keluar diplomatik dari pusaran konflik di kawasan Teluk, di tengah kekhawatiran munculnya gelombang serangan baru militer Amerika Serikat seusai pemilihan umum paruh waktu (midterm elections) AS pekan ini.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan Presiden Donald Trump sejauh ini belum memutuskan apakah akan melancarkan serangan baru terhadap Iran. Washington, kata Rubio, masih memprioritaskan opsi penyelesaian damai. Trump diketahui menahan opsi aksi militer dalam beberapa pekan terakhir demi menjaga fokus pada pemilu sela yang menentukan kontrol Partai Republik di Kongres.
Seorang sumber yang mengetahui jalannya perundingan menuturkan bahwa, pertemuan di ibu kota Qatar tersebut merupakan kelanjutan dari diskusi maraton selama lebih dari 12 jam antara perwakilan Iran dan Qatar di Teheran sehari sebelumnya.
Sumber itu menyebut proses negosiasi berjalan dengan koordinasi berkala bersama pihak Washington.
Khamenei Perintahkan Kesiagaan Tempur
Tanpa Batas Wilayah
Kekhawatiran di kawasan Timur Tengah memuncak seiring spekulasi bahwa Trump dapat kembali memerintahkan operasi militer begitu pemungutan suara di AS berakhir. Teheran secara konsisten memperingatkan bakal membalas setiap agresi dengan menargetkan aset militer AS dan Israel di negara-negara tetangga.
Menanggapi eskalasi tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menginstruksikan angkatan bersenjata bersiap membalas setiap serangan yang masuk. Komando militer Iran mengonfirmasi telah menaikkan status kesiagaan pasukan ke level tertinggi.
“Segala tingkatan atau bentuk ancaman harus dibalas secara langsung, berdampak signifikan, dan tanpa batasan geografis,” ujar Khamenei melalui pernyataan resmi di akun Telegram miliknya.
Ini merupakan salah satu instruksi strategis terbarunya sejak menggantikan posisi sang ayah yang tewas pada fase awal konflik.
Khamenei memaparkan kesiagaan penuh telah diterapkan di sepanjang pesisir Teluk, kawasan Selat Hormuz, Teluk Oman, hingga perbatasan barat laut dan tenggara Iran.
Sementara itu, Kepala Dewan Keamanan Iran Mohsen Rezaei mengungkapkan Teheran tengah mendiskusikan kemungkinan mencabut fatwa larangan senjata nuklir apabila pertempuran kembali meletus, kendati belum ada keputusan resmi yang disahkan. Rezaei menegaskan pembicaraan nuklir mustahil terwujud selama AS menolak tuntutan utama Teheran.
Tarik-Ulur Proposal Tujuh Hari dan Pembukaan Selat Hormuz
Di tengah ancaman konfrontasi terbuka, saluran komunikasi diplomatik dilaporkan tetap terbuka. Rubio, saat memimpin pertemuan menteri luar negeri G20 di Atlanta, mengonfirmasi kontak langsung maupun tidak langsung dengan Teheran tidak pernah putus.
“Presiden lebih memilih menyelesaikan konflik ini lewat diplomasi. Namun, beliau menegaskan keyakinan penuh bahwa jika tindakan militer diperlukan, kami memiliki kapasitas itu,” kata Rubio.
Sinyal keterbukaan juga diperlihatkan melalui surat yang dikirimkan Wakil Presiden AS JD Vance kepada Mohsen Rezaei beberapa hari lalu untuk menjajaki perundingan baru. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan pihaknya tengah mengkaji surat tersebut.
Meski demikian, jurang pemisah antarkedua negara masih lebar. Proposal rencana tujuh hari yang dibawa mediator Qatar, berisi langkah harian pembangunan kepercayaan (trust-building) sebelum dialog damai skala luas, dinilai belum memuaskan oleh Teheran.
Iran tetap bersikeras pada proposal versinya sendiri yang disodorkan sejak September lalu. Dalam rancangan tersebut, Teheran mensyaratkan pembukaan kembali Selat Hormuz hanya dapat dilakukan apabila Washington mencabut blokade di pelabuhan-pelabuhan Iran, mencairkan aset-aset yang dibekukan, dan mengakui rute maritim yang diajukan Teheran. (SN17)