Dugaan spionase domestik yang membidik jalur komunikasi ring satu Istana mengguncang Mabes Polri. Operasi senyap Divpropam menyeret sejumlah perwira tinggi di tengah desas-desus yang kian santer.
SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Suasana di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, mendadak diwarnai kasak-kusuk dalam sepekan terakhir ini. Di tengah transisi kepemimpinan Korps Bhayangkara di bawah komando Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, sebuah badai internal berhembus kencang.
Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dikabarkan mengamankan sejumlah perwira tinggi terkait dugaan pelanggaran tingkat tinggi, yaitu penyadapan ilegal terhadap jalur komunikasi privat dan dinas di ring utama Istana Kepresidenan.
Operasi Senyap dan Bayang-Bayang “Bintang Empat”
Berdasarkan penelusuran dari berbagai laporan media seperti Suara.com dan Telisik.id, radar pengamanan internal mengarah kepada beberapa jenderal. Operasi senyap ini disebut-sebut membidik perwira tinggi berpangkat bintang tiga, hingga menyeret nama seorang mantan petinggi berstatus jenderal bintang empat dengan inisial L.
” Iya, benar, ada pengamanan. Satu bintang empat inisial L, dan beberapa jenderal bintang tiga. Tapi yang bintang empat sudah dilepas,” ujar seorang sumber yang mengetahui persis dinamika pemeriksaan tersebut.
Langkah cepat dan tertutup ini memantik pertanyaan besar di kalangan pengamat. Terlebih, manuver tersebut terjadi hanya berselang satu bulan setelah estafet kepemimpinan Polri berpindah dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke tangan Jenderal Suyudi Ario Seto.
Uji Loyalitas dan Kerentanan Keamanan Negara
Isu dugaan spionase domestik yang menargetkan simbol negara, yang kerap diidentifikasikan dengan sandi pengamanan ’08’ di lingkar Presiden Prabowo Subianto, mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Pegiat media sosial sekaligus analis politik, Jhon Sitorus, yang opininya dikutip dari Fajar.co.id, menilai bahwa jika dugaan pembajakan informasi atau penyadapan ini terbukti benar, maka hal tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran etik internal, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan nasional.
“Jika benar, ini adalah pelanggaran keamanan nasional yang luar biasa serius. Publik mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Senada dengan itu, pengamat politik Yusuf Dumdum menyoroti bahwa keterlibatan jaringan petinggi kepolisian dalam memantau komunikasi ring satu Istana mencederai marwah institusi negara yang seharusnya bertugas sebagai pengayom dan penjaga stabilitas keamanan.
Tembok Tebal di Trunojoyo
Hingga berita ini diturunkan, benteng informasi di Mabes Polri tampak tertutup rapat.
Belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi identitas lengkap para jenderal yang disebut-sebut menjalani pemeriksaan maraton oleh penyidik internal.
Saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai rumor pergerakan pasukan khusus dan desas-desus pemeriksaan internal yang tidak lazim tersebut, seorang pejabat tinggi kepolisian memilih memberikan jawaban setengah terbuka yang menyiratkan adanya dinamika besar di balik layar.
“Saya paham rekan-rekan lagi kasak-kusuk… Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya. Oke, makasih ya,” ucapnya singkat seraya berlalu.
Kini, bola panas berada di tangan pimpinan Polri dan Badan Siber serta Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit menyeluruh.
Desakan dari berbagai fraksi di DPR RI agar kasus ini dibuka secara terang-benderang kian menguat, demi meredam spekulasi liar dan menjaga stabilitas politik nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. (SN/r)