Sumutnews.co ,NEW YORK — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya mencapai konsensus bulat pada Kamis, 12 November 2026, untuk memperpanjang sanksi terhadap Yaman. Langkah ini diambil guna memutus rantai pasok komponen serta bahan kimia dual-use (guna ganda) yang selama ini diandalkan milisi Houthi untuk merakit drone dan rudal balistik secara mandiri.
Resolusi yang disahkan tanpa pemungutan suara formal tersebut juga secara tegas mengecam eskalasi militer Houthi di dalam negeri Yaman serta serangkaian serangan lintas batas yang menyasar wilayah Arab Saudi.
Dalam perundingan alot di Markas Besar PBB, New York, perwakilan tetap Inggris untuk PBB, Sarah MacIntosh, menyatakan bahwa adopsi konsensus ini membuktikan ketegasan kolektif dewan menghadapi ancaman yang terus berkembang.
“Sanksi bukanlah tujuan akhir. Ini adalah instrumen untuk menahan pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan keamanan Yaman,” ujar MacIntosh, merujuk pada pergeseran taktik Houthi yang kini semakin mandiri dalam memproduksi senjata berkat penyelundupan suku cadang komersial.
Kendati disahkan secara bulat, proses lobi di balik layar dilaporkan penuh dengan jalan terjal. Delegasi Inggris sempat berupaya menyematkan kembali label “kelompok teroris” ke dalam draf resolusi, sebuah frasa yang sempat dipakai dalam resolusi sanksi sejak 2022. Namun, upaya itu kandas setelah Rusia melayangkan keberatan dengan dalih bahwa label tersebut dapat menjegal proses perundingan politik yang sedang berjalan.
Di sisi lain, perwakilan Yaman di PBB, Abdullah Al-Saadi, menyambut dingin kompromi tersebut. Ia menyayangkan sikap dewan yang dinilai masih enggan menyebut “segala sesuatu dengan nama sebenarnya” di tengah rekam jejak milisi yang kerap menargetkan warga sipil dan pelayaran internasional.
Melalui resolusi baru ini, pembekuan aset dan larangan bepergian bagi pimpinan milisi Houthi diperpanjang hingga 14 November 2027. Dewan juga memberi tenggat waktu hingga 11 Januari mendatang bagi negara-negara anggota untuk merumuskan daftar barang guna ganda yang wajib dicegah distribusinya ke wilayah kendali Houthi. (SN17)