SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Setelah empat perwira tinggi Polri resmi ditetapkan sebagai tersangka, kini Brigjen TK turut menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mendalami dugaan keterlibatannya sekaligus mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara yang menjadi sorotan publik tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, membenarkan pemeriksaan terhadap Brigjen TK. Ia menyampaikan, yang bersangkutan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan internal oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (14/11/2026).
Keterangan Brigjen TK juga akan didalami dalam rangka penyidikan guna mengungkap secara utuh konstruksi perkara dan peran setiap pihak yang diduga terlibat.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempatnya adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi ditempatkan di tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan.
Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik yang digelar pada Selasa, 10 November 2026 lalu.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang seharusnya.
Sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo, melainkan juga mencakup pejabat negara, tokoh politik, awak media, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Pemeriksaan Brigjen TK menjadi perkembangan penting dalam pengusutan kasus ini. Publik kini menanti hasil pemeriksaan untuk melihat sejauh mana penyidik dapat mengungkap alur penggunaan sistem penyadapan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik akses ilegal tersebut. (SN11)