Oleh : Rajidt Malley
Setelah publik dijejali berita tentang berhentinya Gibran sebagai wakil presiden, berita lanjutan yang membuat publik geleng-geleng kepala adalah isu tentang siapa penggantinya.
Berita ini segera menenggelamkan isu-isu lain yang masih berkecamuk dalam pikiran sebagian besar rakyat Indonesia, seolah yang paling penting untuk diatasi segera adalah keharusan adanya sosok pengganti untuk mendampingi atau bersiaga membantu Presiden Prabowo Subianto. Padahal, sejauh yang dipahami rakyat awam, wapres hanya bekerja atau bertugas jika presiden memintanya.
Secara normatif, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (2), posisi wapres adalah membantu presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Lalu, berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, wapres akan otomatis menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap. Menurut UUD 1945, wapres tidak punya kewenangan khusus selain jika mendapat mandat, delegasi, atau penugasan dari presiden.
Dalam perspektif tertentu, diksi ‘membantu dan menggantikan’ adalah berkemampuan mengisi kekurangan dan kelemahan presiden sehingga dapat pula diartikan sebagai sosok yang lebih hebat dari presiden dalam banyak hal.
Jika mengikuti perspektif ini, merupakan kesalahan fatal Prabowo karena telah meminta Gibran sebagai cawapres yang kemudian menang pemilu dan menyandang jabatan wapres hanya dua tahun. Padahal, kehebatan Gibran dibandingkan Prabowo—yang berpengalaman sebagai pengusaha kaya, jenderal purnawirawan bintang empat, ketua umum parpol, dan berpendidikan minimal lulus SMA (atau yang sederajat)—hanyalah pernah menjadi wali kota (birokrat). Tidak ada kehebatan lainnya. Bahkan, sedikit kehebatan Gibran itu pun dipertanyakan pula melalui putusan MK dan MA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti memiliki ijazah SMA (atau yang sederajat) dan surat keterangan (suket) penyetaraannya batal demi hukum.
Setelah Gibran berhenti sebagai wapres, media massa segera diriuhkan dengan berita tentang kandidat wapres pengganti Gibran. Mengikuti perspektif wapres harus lebih hebat dari presiden, hanya ada tiga nama yang sesuai, yaitu para mantan presiden seperti Megawati, SBY, dan Jokowi. Namun, ketiganya boleh jadi kurang dipertimbangkan oleh Prabowo karena Megawati dan SBY terkendala faktor usia, sedangkan Jokowi terkendala soal ijazah SMA dan sarjana yang masih diragukan keasliannya. Nama-nama lainnya—baik ketum parpol, pengusaha sukses, akademisi berprestasi, pimpinan ormas, kepala daerah, maupun orang-orang dekat Prabowo—tidak dapat disebut memenuhi perspektif harus lebih hebat dari presiden.
Bagi warganet (netizen) di aneka platform media sosial, ternyata ada satu nama yang masuk daftar pengamatan sebagai sosok yang sesuai perspektif wapres harus lebih hebat dari presiden dan bisa melanjutkan kekuasaan pemerintahan jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau karena berhalangan tetap. Meski berada di luar bursa kandidat wapres yang beredar saat ini, nama ini cukup populer karena dalam berpolitik pernah menjadi ketua relawan militan Prabowo dan ketua organisasi Termul. Dalam dunia hiburan, ia menjabat sebagai Presiden Perarri (Perkumpulan Artis Republik Indonesia) dan pernah diundang ikut audisi vokalis grup band Stinky. Di bidang hukum, sosok ini merupakan Pengacara Asosiasi Dukun Indonesia. Dalam sejarah persidangan di pengadilan, beliaulah satu-satunya pengacara yang pernah beraksi melompat naik ke atas meja sehingga berita acara sumpah pengacaranya dibekukan, lalu dipecat sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia. Namun, dengan gesit ia segera mendirikan dan menjadi ketua umum Pembasmi (Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia). Dari sisi genealogi, ia berdarah bangsawan dan keturunan Sultan Bima, NTB. Menurut kesaksian warga Bima, ia memiliki lahan yang sangat luas di Pulau Moyo, Bima, serta ia sendiri mengaku mempunyai aset luar biasa besar berupa gunung dekat Parung yang mengandung deposit uranium jutaan metrik ton.
Kehebatan lainnya, jika dunia militer Indonesia mengenal tiga jenderal besar berbintang lima (Sudirman, Soeharto, dan A. H. Nasution), di dunia medsos ternyata ada sosok populer sebagai pemakai baret ungu berbintang lima. Pria enerjik, konyol, dan humoris yang hebat berusia 50 tahun kelahiran Jakarta tanggal 7 Juli 1976 itu bernama Dr. H.M. Firdaus Oiwobo, S.H., M.H. Jebolan pendidikan tinggi tingkat doktoral ilmu hukum yang mengaku tidak pernah menyuap dalam berperkara ini tentulah kandidat potensial untuk dicalonkan sebagai salah satu dari dua nama yang dinominasikan warganet agar diusulkan Presiden Prabowo kepada MPR.
Walaupun Firdaus Oiwobo bukan kandidat yang pernah ikut kontestasi pilpres seperti pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin, ia nyata-nyata memenuhi perspektif bahwa wapres itu harus lebih hebat dari presiden. Dengan Firdaus Oiwobo sebagai wapres, dinamika politik dan hukum yang carut-marut boleh jadi selama tiga tahun mendatang akan berubah sangat meriah penuh canda ria yang dapat menggembirakan seluruh rakyat—yang telanjur muak dengan berita-berita pejabat terlibat korupsi, narkoba, jual-beli hukum, politik dinasti, pamer (flexing), dan penyadapan (tapping).
Prabowo-Oiwobo niscaya bisa saling melengkapi dan akan tercatat dalam sejarah dunia sebagai pasangan pemimpin unik yang benar-benar bisa menghibur kesuntukan rakyat. Yang satu bisa omon-omon dan joget-joget gemoy artifisial, sedangkan yang lain bisa pula berceloteh macam-macam dan melakukan aksi natural untuk memancing gelak tawa meriah. Kompetensi lucu mereka berdua ini bisa dilacak dalam berita media massa dan banyak tayangan siniar tanah air. Sayangnya, popularitas dan kompetensi Oiwobo agaknya amat sulit menyentuh indra Prabowo yang diisukan kurang suka menyerap aspirasi, kritik, atau masukan selain pikirannya sendiri. Selain itu, lingkar inti Prabowo diketahui publik amat ketat menapis informasi dari sumber eksternal. Prabowo ternyata hanya bisa disentuh lewat penyadapan memakai perangkat-perangkat spyware canggih semisal LIMS (Lawful Interception Management System), Predator, GrayKey, StingRay, atau Pegasus yang konon dipakai komplotan Listyo Sigit Prabowo, mantan kapolri yang diangkat oleh mantan presiden Jokowi.