SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dinilai sebagai langkah yang mendesak untuk memfasilitasi sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Peraturan ini merevisi sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketua Umum Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menegaskan, revisi aturan ini menjadi sangat mendesak karena aturan lama mewajibkan anggota Komisi Kode Etik Profesi memiliki pangkat setara atau lebih tinggi dari terperiksa.
Tanpa perubahan, Polri akan kesulitan menyidang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat.
“Ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengadili seorang terduga pelanggar yang berpangkat jenderal. Ini karena kebutuhan keadaan. Jadi menurut saya, itu sesuatu yang wajar, ya di pasal 42 di perpol tersebut. Karena kan ada situasi kebutuhan yang mendesak,” ujar Sugeng, Rabu (18/11/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir juga membenarkan, salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan ini adalah persiapan sidang etik Listyo Sigit yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Terdapat tiga poin perubahan utama dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Pertama, penurunan syarat pangkat majelis dalam Pasal 42 ayat 3.
Anggota majelis KKEP kini diperbolehkan memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, setara, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Artinya, jenderal bintang empat kini dapat disidang oleh perwira tinggi berpangkat bintang tiga maupun bintang dua.
Kedua, aturan baru juga mengatur pelaksanaan sidang secara daring melalui Pasal 59 ayat 2. Sidang Komisi Kode Etik Polri kini dapat dilangsungkan secara online, memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan proses etik.
Ketiga, terdapat pembatasan hak pengajuan banding dalam Pasal 1 angka 6. Hak mengajukan banding atas putusan sidang etik kini hanya dimiliki oleh pelanggar itu sendiri, dan tidak lagi dapat diajukan oleh pihak keluarga seperti pasangan, anak, maupun orang tua.
“Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ucap Isir.
Perubahan aturan ini menjadi sorotan penting karena membuka ruang penyelesaian proses etik terhadap perwira tinggi, sekaligus menambah mekanisme baru dalam pelaksanaan sidang KKEP. (SN/K)