Perpol Baru Terbit, Jenderal Bintang Empat Kini Bisa Disidang Etik oleh Perwira di Bawahnya

SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dinilai sebagai langkah yang mendesak untuk memfasilitasi sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Peraturan ini merevisi sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketua Umum Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menegaskan, revisi aturan ini menjadi sangat mendesak karena aturan lama mewajibkan anggota Komisi Kode Etik Profesi memiliki pangkat setara atau lebih tinggi dari terperiksa.

Tanpa perubahan, Polri akan kesulitan menyidang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat.

Baca juga:  Ketua MPR: Hari ini Telah Terima Surat dari Presiden, Isi Pembahasan Dibawa ke Rapat

“Ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengadili seorang terduga pelanggar yang berpangkat jenderal. Ini karena kebutuhan keadaan. Jadi menurut saya, itu sesuatu yang wajar, ya di pasal 42 di perpol tersebut. Karena kan ada situasi kebutuhan yang mendesak,” ujar Sugeng, Rabu (18/11/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir juga membenarkan, salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan ini adalah persiapan sidang etik Listyo Sigit yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Terdapat tiga poin perubahan utama dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Pertama, penurunan syarat pangkat majelis dalam Pasal 42 ayat 3.

Baca juga:  Rehabilitasi Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat: Prabowo Setujui Anggaran Rencana Induk 2026-2028

Anggota majelis KKEP kini diperbolehkan memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, setara, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Artinya, jenderal bintang empat kini dapat disidang oleh perwira tinggi berpangkat bintang tiga maupun bintang dua.

Kedua, aturan baru juga mengatur pelaksanaan sidang secara daring melalui Pasal 59 ayat 2. Sidang Komisi Kode Etik Polri kini dapat dilangsungkan secara online, memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan proses etik.

Ketiga, terdapat pembatasan hak pengajuan banding dalam Pasal 1 angka 6. Hak mengajukan banding atas putusan sidang etik kini hanya dimiliki oleh pelanggar itu sendiri, dan tidak lagi dapat diajukan oleh pihak keluarga seperti pasangan, anak, maupun orang tua.

Baca juga:  Hari ini, 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Wapres Gibran, DPR Pastikan Diproses Sesuai Mekanisme

“Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ucap Isir.

Perubahan aturan ini menjadi sorotan penting karena membuka ruang penyelesaian proses etik terhadap perwira tinggi, sekaligus menambah mekanisme baru dalam pelaksanaan sidang KKEP. (SN/K)

Berita Terkait

Mantan Kapolda Sumut Dilantik Jadi Kabareskrim

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Komjen Agus Andrianto mantan Kapolda...

JPMorgan Buka-bukaan Omnibus Law, Investasi Asing Bakal Deras

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | PT J.P.Morgan Sekuritas Indonesia menilai adanya...

Massa Mahasiswa Tolak Omnibuslaw Padati Patung Kuda, Polisi Tutup Akses Menuju Istana

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Polisi membuat barikade untuk menutup akses...

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh...

Bahlil Lantik Pengurus Golkar Jateng: Partai Ini Milik Semua, Bukan Satu Keluarga Tertentu

Sumutnews.co, Sukoharjo — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia...

Berita Terbaru