SumutNews.co- Yerevan, Target perlindungan lingkungan global tertinggal jauh dari harapan. Sekjen PBB sebut subsidi bahan bakar fosil sebagai “subsidi bunuh diri”.
Waktu kian menipis menuju ambisi global 2030. Nyaris 200 negara kembali duduk satu meja dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP17) yang resmi dibuka di Yerevan, Armenia, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Pertemuan ini menjadi panggung pertaruhan kritis di tengah kekhawatiran global bahwa pakta pelestarian alam bersejarah, yang kerap disetarakan dengan “Perjanjian Paris untuk Alam”, tengah goyah akibat lambatnya aksi pemerintah di berbagai belahan dunia.
Empat tahun silam, negara-negara di dunia sepakat mematok komitmen ambisius untuk menghentikan dan membalikkan kurva perusakan alam pada akhir dekade ini. Namun, laporan terbaru PBB membeberkan realitas pahit: kemajuan dari 23 target keanekaragaman hayati berjalan lamban, pincang, dan jauh dari kecepatan yang dibutuhkan.
Salah satu sorotan utama adalah target konservasi 30 persen daratan dan lautan bumi yang perkembangannya tersendat. Di sisi lain, komitmen krusial untuk memangkas subsidi bahan bakar fosil serta insentif bagi industri yang merusak lingkungan mandek di tengah jalan.
”Kita harus jujur mengakui bahwa secara kolektif, kita belum berada di jalur yang semestinya,” ucap Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dalam sesi tingkat tinggi menjelang dimulainya negosiasi formal.
Krisis Pendanaan dan Tarik-Menarik Kepentingan
Kendati urgensi ekologis kian mendesak, KTT kali ini diwarnai tantangan berlapis. Di tengah tekanan keuangan publik global dan perhatian politik yang terpecah oleh pusaran konflik serta krisis energi, kehadiran para kepala negara terhitung minim, hanya dihadiri sejumlah pemimpin kawasan Asia Tengah dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Persoalan klasik kembali membayangi meja perundingan: pendanaan. Laporan PBB menunjukkan jurang pembiayaan konservasi menganga lebar.
Negara-negara kaya di Eropa bersikeras mendesak kekuatan ekonomi baru seperti Cina untuk turut memikul beban finansial. Kendati demikian, fokus pembahasan kini bergeser pada bagaimana mengail modal swasta, melalui kontribusi profit korporasi, guna menyokong kas konservasi negara-negara berkembang yang nyaris kosong.
Dalam pidatonya, Sekjen PBB Antonio Guterres tidak menutup-nutupi kritik tajam terhadap kebijakan fiskal banyak negara. Ia menuding pemerintah masih salah arah dalam membelanjakan anggaran.
“Mensubsidi bahan bakar fosil sama dengan mensubsidi bunuh diri,” tegas Guterres, merujuk pada batu bara, minyak, dan gas yang menurutnya tengah “mendidihkan planet bumi dan menjadi momok mematikan bagi keanekaragaman hayati.”
Menuntut Eksekusi Nyata
Bagi Armenia, penyelenggaraan COP17 merupakan salah satu hajatan diplomatik terbesar dalam sejarah negara Kaukasus tersebut. Selama dua pekan ke depan, ribuan delegasi, ilmuwan, dan aktivis akan menguji apakah komitmen di atas kertas dapat diterjemahkan menjadi kebijakan domestik yang mengikat.
Nada pesimistis mulai ditekan oleh desakan aksi. Presiden Global WWF International, Adil Najam, menegaskan bahwa dunia sudah kelebihan konsep dan kini menagih pertanggungjawaban.
“Dunia tidak membutuhkan visi baru. Kita sudah memilikinya. Yang dibutuhkan sekarang adalah eksekusi,” pungkasnya. (SN17)