SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melaksanakan Pelatihan Asesor Baru Bidang Keagamaan Kristen dan Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Akreditas Program Studi (APS) 4.0. Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, 26-27 November 2020 ini diikuti oleh 4 peserta.
“Ini merupakan upaya kita untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan di bawah binaan Ditjen Bimas Kristen,” ungkap Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury saat membuka kegiatan secara daring, Kamis (26/11/2020).
Thomas menyampaikan pengembangan pendidikan keagamaan di Indonesia memiliki beberapa kendala.
“Memiliki beberapa kendala, diantaranya terkait mutu pendidikan. Dan ini mejadi perhatian terus untuk menjaga proses rekognisi atau pengakuan akreditasi. Selanjutnya adalah penambahan asesor, yang nantinya akan membantu peningkatan mutu institusinya,” ungkap Thomas.
Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini, yaitu, Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, Prof T Basaruddin (Universitas Indonesia), Prof Dwiwahyu Sasongko (ITB), Prof Agus Setiabudi (UPI), Prof. Dr. SM. Widyastuti (UGM), Sugiyono, Ph.D (Universitas Jenderal Soedirman), Prof. Ahmad Fauzy (UIII),Dr. Yohannes Suyanto (UGM), Dr. Yanuar E. Restianto (Universitas Jenderal Soedirman), Dr. Ir. J. P. Gentur Sutapa (UGM), Dr. Indrianty Sudirman (Unhas), dan Prof. Rujito Agus Suwignyo (Uhnas).
Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury menyampaikan saat ini ada empat kebijakan pada Ditjen Bimas Kristen dalam pengembangan pendidikan tinggi. Pertama, peningkatan mutu penjaminan pendidikan tinggi. Kedua, penataan tata kelola. Ketiga, perluasan mandat transformasi kelembagaan Perguruan Tinggi di Kemenag. Dan keempat, pemberian otonomo tata kelola pendidikan tinggi.
“Realitas sekarang, khususnya pendidikan tinggi pada Ditjen Bimas Kristen, otonomi masih belum berjalan dengan baik,” kata Thomas.
Ia mengungkapkan, pada masa lalu dalam pengembangan pendidikan tinggi Kristen, ada task force yang dibentuk untuk mendorong jalannya proses akreditasi.
“Namun sesungguhnya itu membuat ketergantungan kelembagaan dengan Direktorat,” tutur Thomas.
“Saya tidak mau seperti itu. Harus diberi ruang kebebasan bagi kelembagaan Pendidikan Tinggi, dengan menjaga akreditasi dengan baik dan harus berbasis dengan izin standar operasional secara nasional,” imbuhnya.
Thomas berharap pelatihan asesor yang dilaksanakan kali ini berdampak dalam peningkatan mutu pendidikan dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.
“Dengan menghadirkan beberapa narasumber, teman-teman asesor akan diberi pengasahan pengetahuan dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Walau kita terlambat mengikuti perkembangan pendidikan, secara rata-rata kita punya nilai yang sama untuk mengembangkan pendidikan kita di Indonesia,” ujar Thomas yang juga menyampaikan bahwa pelatihan asesor ini mendapatkan dukungan dari Menag Fachrul Razi.
Editor: Why