Penulis: Rajidt F. Malley
Dinamika politik dalam negeri mendadak terhenti sejenak selama awal Oktober 2026 ini. Tanggal 1 Oktober, Presiden merombak Kabinet Merah Putih dengan penggantian dan perubahan posisi beberapa menteri serta Kapolri. Tanggal 2 Oktober, Presiden melantik 26 orang Dewan Pertimbangan Presiden dengan beragam latar belakang kepakaran.
Dua peristiwa politik itu menurunkan suhu hangat dan melenturkan ketegangan situasi pergaulan publik karena pengaruh pidato omon-omon Prabowo, jalan-jalan Jokowi mengkampanyekan PSI, kritik pedas soal MBG dan Kopdes Merah Putih, serta proses penyelesaian hukum dugaan ijazah palsu bekas Presiden Jokowi dan tak dipenuhinya syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran.
Kehangatan situasi politik dan bumbu ketegangan relasi unsur-unsurnya sontak sejenak berhenti. Terjadi jeda, dan berita perombakan kabinet terutama pelantikan 26 orang Dewan Pertimbangan Presiden mendominasi laman-laman media arus utama dan media-media sosial.
Akomodasi Politik dan Peleburan
Perbedaan
Seperti biasanya, beragam pengamatan yang diikuti komentar muncul jadi berita dalam media-media yang menarik perhatian publik. Dalam perspektif tertentu, komposisi Kabinet Merah Putih dan Dewan Pertimbangan Presiden adalah hak prerogatif Presiden sehingga mereka semua ada dalam kendali kekuasaan Presiden. Menariknya, sebelum berada dalam kendali kuasa Presiden, antar-mereka ada yang berposisi berseberangan bahkan seakan bermusuhan. Karena itu, terhimpunnya mereka semua dalam kendali kuasa Presiden dapat diibaratkan menyatunya unsur-unsur yang beragam dalam satu kepentingan. Kenyataan ini menggugurkan anomali tentang kemustahilan malaikat semajelis dengan iblis.
Sebelumnya, boleh jadi publik sulit membayangkan bahwa Anwar Usman, bekas Ketua MK yang dinilai melakukan pelanggaran etik berat oleh MKMK, ternyata bisa dipersatukan dengan akademisi Rocky Gerung yang kerap menonjolkan soal etik dan akal sehat dalam debat di depan publik. Mereka ternyata bisa dan mau disatukan dalam Wantimpres oleh Presiden Prabowo yang pernah omon-omon sambil menye-menye menyebut ‘ndasmu etik’.
Fenomena Anecdotal Brake dan Sisi Komikal Politik
Pakar politik bisa saja berkomentar bahwa Prabowo sedang melakukan konsolidasi pengaruh dengan redistribusi, rekonfigurasi, dan reposisi elite agar tercipta stabilitas politik untuk membangun bangsa dan negara dengan tenang dan mangkus. Namun, peristiwa politik ini jadi bahan lucu-lucuan ketika ada kenyataan bahwa terdapat pula banyak pakar (politik, agama, budaya, ekonomi, dll.) yang dihimpun dalam Wantimpres. Padahal, Prabowo dan Rocky pernah berucap senada bahwa ‘pakar itu goblok’.
Berita pelantikan Wantimpres itu dapat disebut sebagai ‘anecdotal brake’ yang memperlihatkan kepiawaian Presiden Prabowo di tengah dinamika berita politik yang menghangat dengan bumbu ketegangan relasi antar-unsur. Ada aroma menggelikan nan kuat membetot dawai nalar jika perombakan kabinet dan pelantikan Wantimpres dikaitkan dengan gagasan Gibran dalam debat kampanye yang menggunakan frasa ‘memperluas kebun binatang’ untuk merespons soal pajak yang ditanyakan Mahfud MD. Tak ada tafsir lain kecuali mengibaratkan wajib pajak atau rakyat sebagai hewan-hewan di kebun binatang yang diprogram untuk jadi gemuk. Lalu, siapa pakar kehewanan yang kasih nasihat pada pembuat program penggemukan? Mereka ini tak lain dan tak bukan adalah orang-orang yang diberi gaji, tunjangan, dan fasilitas dinas dari hasil penarikan pajak.
Implikasi Keuangan dan Postur Gemuk Kekuasaan
Menurut Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2026, masing-masing anggota Wantimpres menerima hak keuangan sebesar Rp76,5 juta/bulan plus tunjangan kendaraan dan ongkos perjalanan dinas, berikut disediakan pula seorang sekretaris untuk membantu. Di era Jokowi, Wantimpres berdasarkan PP No. 60 Tahun 2000 dan Keppres No. 68 Tahun 2001 hanya menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulan sebesar Rp17,5 juta.
‘Anecdotal brake’ agaknya akan jadi ciri khas rezim penguasa untuk meredakan hiruk-pikuk suara ketika menjawab tanya bagaimana negara dan bangsa besar ini dikelola tanpa direcoki dengan kritik, kecaman, dan ejekan. Jawaban itu dilontarkan oleh sosok gemoy dengan suara menggelegar meski di sebelahnya tetap ada sosok yang konsisten berplonga-plongo. Suara menggelegar itu berucap: ‘Supaya gemuk, ayo menyatu lah untuk Merah Putih’. Selain itu, diksi ‘gemuk’ jadi mantra ampuh untuk terus dirapal. Bahkan diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang menghasilkan kelucuan.
Penutup
Dulu, jumlah kabinet Jokowi berjumlah sekitar 34 orang, kini kabinet Prabowo menggemuk jadi lebih dari 110 orang. Dulu, Wantimpres cuma 9 orang, kini menggemuk jadi 26 orang. Karena itu, rakyat kebanyakan jangan panik, marah, murka, apalagi amok. Konon, kitab yang disucikan umat beragama mengingatkan bahwa lebih baik tetaplah bodoh sebagai manusia tinimbang gemuk sebagai binatang ternak. Anehnya, ada kaum yang berebut bangga disebut sebagai ‘ternak Mulyono’ dalam politik akomodatif rezim Prabowo karena mereka masih akan ditampung dalam kabinet dan BUMN-BUMN.