SUMUTNEWS.CO, Mandailing Natal – Kepengurusan baru Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) periode 2026–2031 diharapkan tidak sekadar berhenti pada seremoni pelantikan.
Di tengah peran strategis sektor pertanian bagi masyarakat setempat, HKTI dituntut turun langsung memperjuangkan persoalan mendasar, yaitu ketersediaan pupuk, kepastian harga hasil panen, serta perbaikan jaringan irigasi.
Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPC HKTI Madina menghadapi tugas berat memperkuat posisi tawar petani.
Tantangan yang dihadapi tidak ringan, mengingat ketiga isu tersebut telah berlangsung lama dan menyangkut hajat hidup ribuan keluarga tani.
Persoalan pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan utama. Tahun lalu, Pemkab Madina bersama Pupuk Indonesia telah menggelar rapat koordinasi terkait penyaluran, namun aduan masih terus muncul.
HKTI didorong mendorong transparansi penuh, yakni berapa kebutuhan riil petani, berapa alokasi yang diterima, ke mana didistribusikan, dan apakah tersedia tepat waktu sesuai musim tanam.
Hasil pemantauan harga 11–17 September 2026 memperlihatkan ketidakpastian harga, antara lain, cabai merah keriting naik 11,80% menjadi Rp60.000/kg, sementara bawang merah lokal turun 7,41% ke Rp33.333/kg.
Fluktuasi ini kerap merugikan petani. HKTI diharapkan memperpendek rantai pemasaran, memperkuat koperasi, serta membuka akses pasar langsung agar harga jual menguntungkan petani.
Ketersediaan air masih menjadi kendala. Pemkab Madina telah memulai perbaikan saluran irigasi, termasuk optimalisasi lahan 17 hektare di Desa Sayurmatua, Kecamatan Naga Juang.
Namun jangkauan perbaikan perlu diperluas. HKTI dapat berperan menghimpun data lapangan, memetakan titik kerusakan, dan menyampaikannya kepada pemerintah sebagai dasar prioritas penanganan.
Kesuksesan Diukur dari Kesejahteraan Petani
Pada akhirnya, keberhasilan HKTI bukan diukur dari rapat atau acara, melainkan dari perbaikan nyata di lapangan.
Kepengurusan baru dipanggil menyusun agenda konkret, yakni transparansi distribusi pupuk, peta kerusakan irigasi, penguatan pemasaran, pendampingan petani muda, hingga laporan berkala per kecamatan.
Jika dijalankan konsisten, HKTI akan benar-benar menjadi wadah perjuangan, bukan sekadar nama di atas kertas. (SN12)