Oleh: Moechtar Nasution.
Forum Lingkar Studi Tulila *
Ada pemandangan yang tidak biasa sekaligus sarat makna dari panggung Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dan para pejabat tinggi negara yang hadir, Pimpinan Gontor, K.H. Hasan Abdullah Sahal, menyampaikan pidato yang tidak sekadar berisi pujian normatif, melainkan sebuah pesan kebangsaan yang amat jernih, mendalam, dan jujur. Di tengah kultur protokoler istana yang biasanya kaku, serba diatur, dan penuh sekat formalitas, Kiai Hasan meruntuhkan dinding pembatas itu dengan bahasa yang sangat membumi, manusiawi, sekaligus menohok nurani. Pertemuan hari itu bukan sekadar seremoni seratus tahun berdirinya sebuah lembaga, melainkan sebuah ruang dialektika kebudayaan yang mempertemukan ketegasan ulama dan keterbukaan umara.
Retorika Tingkat Tinggi: Kritik Berbalut Humor Kasual
Kiai Hasan membuka pidatonya dengan sebuah refleksi yang jenaka namun tajam. Beliau berseloroh di hadapan ribuan pasang mata yang memadati aula, “Andaikata Pak Prabowo hari ini enggak datang, muka saya mau saya taruh di mana? Akhirnya saya harus cari muka.” Tawa hadirin pecah seketika di dalam gedung. Namun, bagi mereka yang paham kedalaman karakter dan rekam jejak beliau, humor tersebut bukanlah sekadar banyolan panggung penarik perhatian atau pemecah keheningan biasa. Humor itu adalah sebuah pintu masuk, sebuah ice breaking retoris tingkat tinggi untuk melunakkan suasana sebelum beliau menembakkan kritik sosial yang amat telak ke jantung realitas bangsa kita hari ini. Beliau dengan cerdas menjatuhkan diri sendiri terlebih dahulu lewat taktik self-deprecating humor, membuat semua orang merasa rileks, sebelum akhirnya melepaskan pukulan telak yang membuat suasana kembali hening.
Dengan kalimat penutup yang santun namun luar biasa tegas, “Bapak Presiden, saya ngomong agak gak enak ya, Pak. Sorry ye,” Kiai Hasan langsung menyentil fenomena sosial hari ini tanpa tedeng aling-aling. Beliau menyambung, “Sekarang banyak orang yang cari muka. Orang enggak punya ijazah cari ijazah, orang enggak punya nama cari nama, orang enggak punya jabatan cari jabatan…”
Frasa “Sorry ye” yang diucapkan dengan logat kasual itu seketika menjadi jangkar yang mengikat perhatian semua orang, termasuk presiden sendiri. Di balik diksi yang renyah dan akrab di telinga masyarakat itu, Kiai Hasan sebenarnya sedang membedah filosofi kata “Modern” yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat perkotaan. Banyak orang mengira bahwa menjadi modern itu berarti gedungnya harus pencakar langit, fasilitasnya serba digital, atau manusianya sibuk pamer gadget mewah. Gontor mendefinisikannya dengan cara yang sangat berbeda: modern dalam cara berpikir, disiplin terhadap waktu, dan merdeka dari belenggu mental budak.
Kritik Kiai Hasan menjadi kritikan keras untuk masyarakat modern semu yang merasa dirinya paling maju hanya karena mengoleksi ijazah mentereng dan jabatan tinggi, padahal secara mental mereka masih terjebak dalam budaya “cari muka”. Kita hidup di era di mana bungkus sering kali dianggap jauh lebih penting daripada isi, di mana legalitas formal dikejar dengan menghalalkan segala cara demi status sosial, sementara substansi kompetensi, integritas, dan kapasitas di dalam diri dibiarkan kosong melongpong.
Otonomi Moral Pemimpin: Berani Diawasi dan Didemo
Pesan kebangsaan ini terasa sangat berbobot dan bernyawa karena Kiai Hasan tidak sedang menunjuk hidung orang lain dari atas menara gading yang nyaman. Beliau tidak sedang menghakimi sistem moral di luar sana tanpa berani berkaca pada diri sendiri. Sebaliknya, beliau menawarkan sebuah standar moral kepemimpinan yang konsisten, rigid, dan telah lama beliau terapkan dalam mengasuh serta mendidik puluhan ribu santri. Di hadapan para kiai, alumni, dan pejabat negara, beliau dengan lantang menantang institusinya sendiri dengan kalimat yang menggetarkan nurani, “Jika makanan saya, pakaian saya, kendaraan saya, rumah saya lebih dari makanan, pakaian, kendaraan, dan asrama santri… protes, silakan! Boleh dikritik, boleh didemo!”
Di tengah realitas sosial saat ini, di mana kekuasaan sering kali identik dengan hak istimewa (privilege), pengawalan ketat yang menjauhkan diri dari rakyat, dan fasilitas mewah yang berlapis-lapis, pernyataan Kiai Hasan menjadi sebuah antitesis yang sangat telak. Pemimpin Gontor menunjukkan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak lahir dari kemewahan material atau atribut-atribut eksternal yang memisahkan dirinya dengan rakyat yang dipimpin. Legitimasi sejati lahir dari kesediaan untuk hidup setara, merasakan kesulitan yang sama, dan menolak dengan tegas untuk diistimewakan. Ketika seorang pemimpin berani membuka ruang transparansi dan meminta dirinya diawasi, bahkan mempersilakan bawahannya sendiri untuk memprotes jika ia bertindak egois, di situlah puncak tertinggi dari sebuah integritas kepemimpinan diuji. Ini adalah otokritik yang sangat langka di negeri ini, sebuah tamparan bagi siapa saja yang ketika mendapat jabatan sedikit saja langsung menuntut fasilitas nomor satu namun alergi terhadap kritik dari masyarakat.
“Wakaf Cinta” dan Penolakan Terhadap Dinasti
Lantas, apa yang sebenarnya membuat institusi seperti Gontor bisa kokoh bertahan, mandiri secara ekonomi, dan terus relevan hingga menginjak usia emas satu abad? Jawabannya terletak pada nilai luhur yang mereka sebut sebagai Wakaf Cinta. Doktrin keikhlasan ini ditanamkan kuat-kuat sejak awal oleh para pendiri Gontor terdahulu yang dikenal sebagai Trimurti. Mereka tidak mewariskan harta benda kepada keturunan biologisnya, tidak meninggalkan tanah bermeter-meter atas nama pribadi untuk anak cucunya, dan sama sekali tidak mempersiapkan takhta atau struktur dinasti keluarga untuk meneruskan kekuasaan di dalam pondok. Ketika pondok ini sudah membesar, mereka menyerahkan seluruh kepemilikan, nilai, aset, dan sistem pondok ini sepenuhnya kepada umat melalui badan wakaf demi keberlangsungan peradaban Islam dan masa depan bangsa Indonesia.
Simbol dari pengabdian dan cinta yang murni tanpa pamrih itu pun diserahkan langsung oleh Kiai Hasan kepada kepala negara berupa Mushaf Al-Qur’an Gontor. Sebuah kitab suci yang luar biasa indah dan monumental karena ditulis tangan langsung secara telaten, lembar demi lembar, oleh para santri dan guru sejak tahun 2023. Mushaf ini bukan sekadar hadiah seremonial, melainkan sebuah bukti fisik yang sahih bahwa di balik tembok-tembok pesantren, ada kerja-kerja peradaban yang sunyi, tekun, mendalam, dan sama sekali tidak menuntut tepuk tangan publikasi ataupun pencitraan di media sosial. Hal ini menjadi sebuah cermin besar bagi para elit politik nasional tentang bagaimana cara membangun sebuah warisan (legacy) yang abadi: bukan dengan melanggengkan kekuasaan keluarga, melainkan dengan mewakafkan seluruh hidup untuk kepentingan publik.
Kedewasaan Bernegara dalam Merespons Otentisitas Kritik
Menariknya, dialog kebudayaan yang bernada satir dan tajam ini direspons dengan sangat dewasa dan kesatria oleh Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih merasa tersinggung, bersikap defensif, atau menunjukkan gestur tidak nyaman karena dikritik secara terbuka di depan publik, Presiden justru menerima masukan tersebut dengan kepala tegak dan penuh rasa hormat. Beliau menatap, menerima dengan kedua tangannya, lalu mencium Mushaf yang dihadiahkan kepadanya di hadapan ribuan hadirin yang memadati ruangan. Momen ini memancarkan pesan visual yang kuat tentang bagaimana seorang kepala negara menghormati nilai-nilai spiritualitas dan kearifan lokal yang dijaga oleh para ulama.
Dalam pidato balasannya, Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan kesepakatannya bahwa nilai-nilai dasar yang diajarkan di Gontor—yakni kejujuran, keikhlasan, kesederhanaan, dan komitmen kuat untuk tidak korup—adalah jangkar moral yang amat dibutuhkan oleh bangsa ini agar selamat di masa depan. Bahkan, dengan gaya bicaranya yang khas, tegas, dan meledak-ledak, Presiden Prabowo menyindir balik fenomena kemunafikan yang sering terjadi di panggung politik nasional. Beliau menyebut bahwa banyak sekali orang di luar sana yang penampilannya sangat santun, tutur katanya penuh dengan retorika kejujuran dan kebaikan, namun begitu diberi kepercayaan dan memegang jabatan, tangan mereka langsung bergerak cepat mencuri uang rakyat. Respons timbal balik ini memperlihatkan sebuah hubungan yang sehat antara penguasa dan pengkritik: yang satu mengingatkan dengan ketulusan nurani, dan yang satu mendengarkan dengan kelapangan jiwa.
Jalan Sunyi Pendidikan: Investasi Abadi Lintas Generasi
Panggung seabad ini menjadi cerminan betapa luasnya skala pengaruh moral yang dimiliki oleh dunia pesantren. Acara ini bukan sekadar pertemuan internal santri, melainkan sebuah magnet nasional dan internasional. Di dalam ruangan yang sama, duduk bersanding para pejabat tinggi negara, tokoh lintas parpol yang biasanya saling sikut di televisi, pimpinan ormas Islam terbesar, hingga beberapa perwakilan negeri sahabat seperti Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H.E. Dr. Zuhair Al-Shun. Di depan audiens internasional dan para elit politik yang biasanya terbelah oleh sekat faksi kepentingan inilah Gontor membuktikan taji spiritualnya. Pesantren berhasil menyatukan mereka semua dalam satu atap, bukan untuk bertransaksi kekuasaan, melainkan untuk bersama-sama mendengarkan khotbah tentang “kesederhanaan” dan “kejujuran”. Ini adalah bukti nyata bahwa daya tawar moral pendidikan jauh lebih tinggi dan dihormati ketimbang panggung politik praktis yang melelahkan dan memecah belah.
Melalui jalan sunyi pendidikan inilah Gontor memilih untuk tetap menjaga jarak yang elegan, bermartabat, dan sepenuhnya independen dari pusaran politik praktis. Mereka menolak dengan tegas untuk menjadi alat kekuasaan, menolak menjadi pemandu sorak elektoral, ataupun pemburu konsesi ekonomi jangka pendek dari pemerintah. Pilihan ideologis ini diambil karena para pimpinan pesantren memahami betul hukum alam yang abadi: bahwa kekuasaan politik, jabatan menteri, kursi parlemen, atau bahkan kursi presiden selalu memiliki batas waktu yang jelas dan pasti akan selesai pada masanya. Namun, investasi manusia melalui transfer ilmu pengetahuan yang bermanfaat, pembentukan karakter yang kokoh, dan penanaman ideologi yang lurus adalah sebuah kerja peradaban jangka panjang yang dampaknya akan terus mengalir tanpa henti dan bersifat abadi lintas generasi.
Penutup
Dari sini kita belajar bahwa ulama memiliki otoritas moral bukan karena kedekatannya dengan kekuasaan, tetapi karena keberaniannya menjaga ilmu, adab, dan kepentingan umat. Kedekatan ulama dengan penguasa bukanlah masalah pada dirinya sendiri. Persoalan justru muncul ketika kedekatan itu mengurangi daya kritis, membuat pembenaran menggantikan nasihat, atau menjadikan kepentingan kekuasaan lebih utama daripada kepentingan masyarakat. Ulama yang bermartabat menasihati kekuasaan, bukan kehilangan sikap kritis di hadapannya. Sebab ilmu memperoleh kehormatan ketika tetap merdeka dari kepentingan dan ambisi
Pidato Kiai Hasan hari itu bukan sekadar sambutan seremonial ulang tahun sebuah lembaga pengasuh santri. Pidato itu adalah sebuah manifesto kebangsaan yang disajikan dengan sangat renyah, garing, namun sarat akan gizi moral yang pekat. Sebuah pengingat yang sangat elegan dan berwibawa bagi siapa saja yang hari ini kebetulan sedang memegang amanah kekuasaan di negeri ini, mulai dari tingkat rukun tetangga hingga istana negara: bahwa memimpin itu adalah tentang pengorbanan, pelayanan tanpa batas, dan keteladanan nyata di lapangan, bukan tentang bagaimana cara mengamankan posisi dan menumpuk fasilitas hidup. Sorry ye, kalau pidato Kiai ini terasa agak menyengat telinga!
Wallohu Aqlam Bisshawab…
- Forum Lingkar Studi Tulila adalah Lembaga nirlaba tempat eksperimen berpikir dan ruang diskusi terbuka—sebuah ikhtiar kecil untuk menjadi kurator nalar dan peradaban di tanah kelahiran.