Medan, SUMUTNEWS.CO– Populasi ikan blackchin tilapia atau ikan nila dagu hitam (Sarotherodon melanotheron) terus menjadi persoalan serius di Thailand. Spesies invasif asal Afrika Barat tersebut telah menyebar ke sedikitnya 19 provinsi dan mengganggu ekosistem perairan serta mata pencaharian masyarakat pesisir.
Blackchin tilapia masih satu famili dengan ikan nila yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Namun, keduanya merupakan spesies yang berbeda. Ikan ini dikenal sebagai spesies invasif karena mampu beradaptasi di perairan tawar maupun payau dan berkembang biak dengan cepat.
Ikan tersebut pertama kali dilaporkan menyebar di Thailand pada 2011 di Provinsi Samut Songkhram. Dalam perkembangannya, penyebaran blackchin tilapia meluas ke berbagai wilayah, mulai dari kanal di Bangkok hingga perairan pesisir Pattaya.
Jutaan Benih Udang Dimangsa
Dampak invasi blackchin tilapia paling dirasakan oleh pembudidaya udang dan nelayan di wilayah yang terdampak.
Salah seorang nelayan lokal, Wallop Khunjaen, bahkan terpaksa menghentikan usaha tambaknya setelah hampir seluruh dari sekitar satu juta benih udang miliknya dimangsa blackchin tilapia dalam waktu sekitar dua bulan.
“Mereka memakan semuanya. Mereka memakan udang, bahkan mereka juga memakan kepiting,” ujar Wallop, seperti dikutip The Guardian.
Nelayan setempat juga melaporkan semakin sulit menemukan sejumlah spesies ikan asli. Salah satunya kepiting biola yang sebelumnya dapat ditemukan di habitat setempat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan blackchin tilapia tidak hanya berdampak terhadap hasil tangkapan, tetapi juga berpotensi mengubah keseimbangan rantai makanan di ekosistem perairan.
Thailand Kerahkan Berbagai Cara untuk Mengendalikan Populasi
Pemerintah Thailand telah menjalankan berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran blackchin tilapia.
Upaya tersebut antara lain menggunakan ikan kakap putih sebagai predator, mengembangkan blackchin tilapia yang menghasilkan keturunan mandul, serta memberikan insentif kepada masyarakat untuk menangkap ikan invasif tersebut.
Ribuan ton blackchin tilapia juga telah dikeluarkan dari sejumlah perairan. Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan besar karena ikan ini mampu berkembang biak dengan cepat dan memiliki tingkat kelangsungan hidup anakan yang tinggi.
Dosen ilmu lingkungan dari Khon Kaen University, Thotsapol Chaianunporn, menilai pemberantasan total blackchin tilapia menjadi sangat sulit dilakukan.
Menurutnya, salah satu pilihan yang lebih realistis adalah mengubah ikan invasif tersebut menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, seperti bahan baku pakan ternak maupun pangan.
Namun, pemanfaatan dalam skala besar juga menghadapi kendala. Jumlah ikan yang sangat banyak membuat proses penangkapan, pengangkutan, dan pengolahannya harus diperhitungkan agar tetap ekonomis.
Penyebaran Blackchin Tilapia Makin Mengkhawatirkan
Ancaman blackchin tilapia juga terus berkembang ke wilayah baru di Thailand.
Pada September 2026, ikan tersebut ditemukan di Lam Pao Dam, Provinsi Kalasin. Pejabat perikanan Thailand melaporkan telah menemukan 111 ekor ikan dalam kurun tiga pekan, termasuk 12 ekor betina yang membawa telur. Penemuan tersebut meningkatkan perhatian pemerintah terhadap potensi penyebaran spesies invasif ke wilayah timur laut Thailand.
Sejumlah kajian juga memperingatkan bahwa blackchin tilapia dapat mengganggu keanekaragaman hayati karena memangsa organisme perairan dan beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan.
Karena kemampuan adaptasinya tinggi, populasi ikan tersebut dapat kembali meningkat setelah dilakukan pengendalian.
Asal-Usul Blackchin Tilapia Jadi Sengketa
Selain persoalan lingkungan, masuknya blackchin tilapia ke Thailand juga memicu sengketa hukum.
Charoen Pokphand Foods (CPF) diketahui pernah mengimpor 2.000 ekor blackchin tilapia dari Ghana pada 2010 untuk keperluan penelitian. Namun, perusahaan tersebut membantah menjadi sumber penyebaran ikan invasif di perairan Thailand dan menyatakan seluruh ikan dalam penelitian telah dimusnahkan.
Perkara terkait blackchin tilapia kemudian berkembang ke ranah hukum. Pada September 2026, pengadilan banding Thailand mengizinkan gugatan terhadap CPF terkait persoalan tersebut diproses sebagai class action. Namun, keputusan tersebut merupakan keputusan prosedural dan belum menyatakan CPF bertanggung jawab atau wajib membayar ganti rugi.
Pengadilan Administratif Pusat Thailand pada September 2026 juga memerintahkan otoritas perikanan melanjutkan upaya pengendalian blackchin tilapia dan meminta pemerintah mengambil langkah penanganan di Samut Songkhram.
Ancaman Ekologis hingga Kawasan Regional
Perkembangan blackchin tilapia di Thailand kini menjadi perhatian bukan hanya karena kerugian ekonomi, tetapi juga karena potensi penyebarannya ke wilayah lain.
Kemampuan ikan tersebut bertahan di lingkungan air tawar dan payau membuat pengendalian menjadi tantangan. Para ahli juga memperingatkan bahwa dampak ekologis jangka panjang dari spesies invasif tersebut masih perlu terus diteliti.
Bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, perkembangan kasus blackchin tilapia di Thailand menjadi pengingat mengenai pentingnya pengawasan terhadap perdagangan, budidaya, dan perpindahan spesies ikan non-asli agar tidak menyebar ke ekosistem baru.