SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan bakal mengubah sistem parkir berlangganan ke konvensional. Fraksi PKS (F-PKS) DPRD Medan menilai semua sistem sudah pernah diterapkan, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari sektor parkir masih jauh dari target.
“Semua sustem parkir sudah diuji coba di Medan, mulai dari manual, elektronik, berlangganan tapi hasilnya masih jauh dari target,” kata Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, Rabu (27/8/2025).
Politisi PKS ini juga tidak mempersoalkan apapun sistem parkir yang diterapkan. Ia meminta agar Wali Kota Medan Rico Waas melakukan kajian untuk target PAD dari parkir tercapai. “Intinya mau sistem apapun yg akan dilakukan target PAD dari perparkiran bisa tercapai, silakan Wali Kota Medan melakukan kajian melalui dinas terkait dalam hal ini Dishub agar ditemukan titik terangnya sehingga pajak parkir bisa terealisasi sesuai target,” ucapnya.
Rajudin mengungkapkan jika PAD dari parkir setiap tahun merosot. Sehingga Rico Waas diminta untuk melakukan kebijakan yang dapat menghambat kebocoran PAD dari parkir. “Kami perhatikan setiap tahun hasil laporan yang kami terima saat pembahasan LPJ & Banggar selalu merosot, semoga dengan lahirnya kajian yang mendalam muncul keputusan yang bijaksana sehingga PAD perparkiran dapat terlaksana dengan baik sekaligus tak kalah pentingnya menghambat kebocoran atau lapak parkir tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang membuat pajak parkir menguap tdk masuk PAD,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Medan berencana untuk menghapus sistem stiker parkir berlangganan yang digagas di era Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan. Hal itu terungkap melalui unggahan Dinas Perhubungan Medan di Instagram resminya.
“Dengan demikian, tidak ada lagi penggunaan barcode sebagai tanda parkir berlangganan, dan seluruh juru parkir diarahkan untuk menerapkan pola pelayanan parkir sesuai ketentuan tersebut,” demikian tertulis dalam unggahan yang dilihat, Senin (25/8).