Sumutnews.co, Jakarta — Rencana Presiden Prabowo Subianto memangkas hingga 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak-cucu usahanya yang tidak efisien dipandang sebagai langkah revolusioner dalam penataan anggaran negara.
Kebijakan radikal ini diproyeksikan dapat menghemat kas negara hingga Rp 100 triliun.
Langkah pembenahan perusahaan pelat merah tersebut secara khusus menyasar pemborosan struktur organisasi dan fasilitas pimpinan.
Sebagaimana dilaporkan pada bebrapa kesempatan pidato publik , Presiden Prabowo secara terbuka menyoroti besarnya beban anggaran untuk membiayai pimpinan BUMN yang tidak produktif.
“Bayangkan, lebih dari 750 BUMN kita tutup. 750 direktur utama, 750 direksi kali 4 atau 5 (orang), 750 komisaris kali 10 (orang). Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa uang yang digunakan untuk membayar gaji jajaran pimpinan BUMN yang tidak menghasilkan laba tersebut adalah uang rakyat.
Pemborosan ini juga dikritik Prabowo terkait dengan pemberian bonus atau tantiem bagi pengawas perusahaan.
Mengutip pertnyaan Presiden di beberapa media , Presiden menyindir ketimpangan fasilitas yang dirasakan para komisaris.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun. Itu akal-akalan mereka saja. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo.
Sementara itu, dikutip dari pidato Presiden Prabowo merinci potensi penghematan besar-besaran dari pemangkasan biaya operasional dan fasilitas elit BUMN tersebut.
“Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, kita sudah bisa menghemat Rp 50 triliun lebih,” ungkap Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI.
Pemborosan fasilitas dan pembiayaan pimpinan BUMN ini dinilai sangat kontras dengan realitas sektor pendidikan di berbagai daerah. Di saat fasilitas mewah mengalir ke jajaran BUMN nonproduktif, sekolah di pelosok justru kekurangan tenaga pengajar.
Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga guru sekolah swasta masih kerap kesulitan memperoleh gaji yang layak dari pemerintah maupun yayasan.
Kendati demikian, penataan ini bukan berarti menutup 100 percent BUMN. Pemerintah tetap mempertahankan perusahaan negara yang terbukti sehat, strategis, dan memegang peran vital bagi perekonomian nasional.
Untuk BUMN yang dipertahankan, pemerintah didorong menempatkan jajaran direksi dan komisaris yang siap bekerja ekstra, bekerja pagi, siang, dan malam demi kemajuan perusahaan.
Penunjukan figur di posisi strategis ini diharapkan tidak semata-mata didasari oleh faktor balas budi politik.
Meski dinamika balas budi politik dinilai sebagai hal yang wajar dalam ranah pemerintahan, figur yang dipilih tetap harus memiliki kemampuan berpikir serta komitmen kuat untuk memajukan perusahaan negara.
Penempatan pejabat BUMN juga wajib melalui penelusuran jejak rekam (track record) yang baik, meskipun tidak ada figur yang sempurna. Kriteria utama tidak lagi sekadar berpatokan pada kepintaran intelektual semata, melainkan juga kematangan sikap.
Sebab, banyak figur pintar namun dinilai minim komitmen bernegara dan enggan bekerja keras.
Pengalihan dana efisiensi sebesar Rp 100 triliun untuk kebutuhan publik seperti peningkatan kesejahteraan guru, yang dipadukan dengan pembenahan profesionalisme kepemimpinan BUMN, dipandang sebagai keputusan yang tepat dan berpihak pada kepentingan rakyat. (SN08)
