Penulis: Rasyid Assaf Dongoran
Aksi pejabat publik yang turun ke lapangan atau blusukan belakangan kerap bergeser makna. Kegiatan yang seharusnya berfokus pada percepatan pembangunan dan pemecahan masalah warga, mulai dari perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan, justru berisiko terjebak menjadi panggung pencitraan. Dalam perspektif Islam, kerja pelayanan publik yang didorong oleh dahaga akan pujian atasan maupun tepuk tangan rakyat tidak hanya mencederai tata kelola pemerintahan, tetapi juga merusak nilai spiritual dari amanah itu sendiri.
Bahkan Banyak antar para pejabat dan tim-nya dalam praktek kehidupan bekerja ternyata saling curiga dan saling menjatuhkan marwah. Mereka mampu melakukannya secara terbuka dan secara diam diam , dan mereka lakukan hanya karena ” ketakutan lemah” publikasi media, yaitu takut kalah pamor serta takut kehilangan legitimasi kekuasaan sesama pejabat negara.
Kekuasaan Merupakan Titipan Mutlak Ilahi
Penguasa dan birokrat perlu menyadari bahwa takhta atau jabatan yang diembannya bukanlah piala kehebatan pribadi. Kedudukan tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Ali ‘Imran ayat 26:
“Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.’”
Ketika kesadaran ini menancap kuat, seorang pejabat tidak akan merasa perlu memamerkan kerja lapangannya sekadar untuk membuktikan eksistensi.
Kekuasaan adalah ruang pengabdian yang kelak dimintai pertanggungjawaban secara mutlak, bukan aset pribadi yang bisa disombongkan.
Bahaya Riya: Saat Pembangunan
Kehilangan Keberkahan
Kerja nyata di lapangan yang didasari niat memburu validasi, baik demi angka elektabilitas, pujian warga, maupun penilaian positif dari atasan, tergolong dalam perbuatan riya’. Rasulullah SAW memperingatkan pentingnya meluruskan niat dalam setiap pekerjaan, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab RA:
“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan” (HR. Bukhari dan Muslim).
Lebih jauh, dalam riwayat Hadis Shahih Muslim, Rasulullah SAW menceritakan tiga golongan manusia yang pertama kali dihakimi pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang gemar berderma atau beramal agar disebut sebagai orang dermawan, yang pada akhirnya justru mendapatkan celaan di akhirat karena niatnya yang keliru.
Jika pola pikir ini ditarik ke ranah birokrasi, pejabat yang membangun daerah hanya demi pujian visual telah menukar keberkahan kerja dengan kepuasan semu.
Pembangunan yang dihasilkan mungkin terlihat secara fisik, namun kehilangan roh kemaslahatan karena tidak dilandasi keikhlasan.
Publikasi Kinerja: Antara Akuntabilitas dan Niat Hati
Meski demikian, publikasi atas kinerja atau dokumentasi kegiatan di lapangan bukanlah hal yang mutlak dilarang. Dalam sistem tata kelola pemerintahan modern, menyampaikan laporan kerja kepada publik merupakan bentuk transparansi, edukasi, dan akuntabilitas. Islam pun tidak mengharamkan penampakan amal kebaikan selama tujuannya benar.
Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271:
“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu…”
Ayat ini menegaskan bahwa memperlihatkan hasil kerja atau kebajikan boleh dilakukan, misalnya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atau dorongan semangat bagi masyarakat. Namun, urusan pahala dan dosa dari aksi publikasi tersebut kembali sepenuhnya pada niat dasar di dalam hati.
Jika publikasi ditujukan untuk transparansi anggaran, akuntabilitas jabatan, dan memberikan rasa aman kepada rakyat bahwa pemerintah bekerja, hal itu bernilai ibadah.
Sebaliknya, jika publikasi diproduksi hanya demi memburu pujian, popularitas, atau kepuasan ego pribadi, maka amalan tersebut berisiko tergerus oleh riya’.
Hasil Akhir dan Kegagalan Politik Adalah Kehendak Allah
Pandangan bahwa seorang pejabat sukses dipuji karena gencar berpromosi, atau sebaliknya gagal meraih posisi semata-mata karena “kurang publikasi”, merupakan kekeliruan persepsi yang fatal. Ketika seseorang tidak terpilih kembali atau gagal menduduki jabatan publik, hal tersebut bukan berarti mutlak terjadi karena kegagalan strategi pencitraan dan publikasi kinerja semata.
Secara hakiki, keterpilihan maupun kegagalan seseorang dalam merebut takhta kepemimpinan merupakan suratan takdir dan ketetapan Allah SWT.
Mengukur nasib politik hanya dari seberapa masif propaganda kehumasan adalah cara pandang yang dangkal dan mengabaikan kekuasaan Ilahi.
Sebagaimana ucapan Nabi Syuaib AS yang diabadikan dalam surah Hud ayat 88:
“…Aku hanya bermaksud (memperbaiki) sekuat kemampuanku. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.”
Algoritma media sosial dan media lainnnya dan tingginya intensitas publikasi tidak pernah menjadi jaminan mutlak lahirnya kemenangan atau keberhasilan kepemimpinan.
Keberhasilan daerah yang dibangun dengan jujur, sepi dari pameran media, dan jauh dari ambisi pujian justru lebih berpeluang mendatangkan taufik serta keberkahan yang bertahan lama bagi masyarakat, lepas dari apakah pejabat tersebut akan terpilih kembali atau tidak.
Hikmah Menjadi dan Gagal Menjadi Pejabat: Perspektif Kasih Sayang Allah
Jika dibaca melalui kacamata iman, keberhasilan meraih jabatan maupun kegagalan mendapatkannya sama-sama memuat wujud kasih sayang Allah SWT yang mendalam bagi hamba-Nya:
– Hikmah Menjadi Pejabat : Bagi yang terpilih, kasih sayang Allah diwujudkan melalui pemberian ladang pahala jariyah yang sangat luas. Kekuasaan memberi ruang untuk menegakkan keadilan, membantu jutaan rakyat, dan melahirkan kebijakan berkesinambungan. Namun, karunia ini menuntut tingkat kewaspadaan dan rasa takut yang tinggi agar tidak terjerat kesombongan.
– Hikmah Gagal Menjadi Pejabat : Sebaliknya, kegagalan meraih jabatan sering kali ditanggapi dengan rasa kecewa, padahal bisa jadi merupakan bentuk perlindungan (himayah) dan kasih sayang Allah dari beban hisab yang teramat berat di akhirat.
Rasulullah SAW pernah mengingatkan Sahabat Abu Dharr RA mengenai hakikat jabatan dalam Hadis Shahih riwayat Muslim:
“Wahai Abu Dharr, sesungguhnya engkau ini lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah. Dan pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan benar dan menunaikan kewajiban di dalamnya.” (HR. Muslim).
Bagi seseorang yang tidak terpilih, Allah mungkin sedang menyelamatkannya dari risiko kehinaan di akhirat akibat ketidakmampuan menanggung amanah tersebut. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 216:
“…Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
Niat dan Sikap Ideal Pejabat Publik
Agar kerja lapangan dan publikasi pembangunan daerah tidak sekadar menjadi hiburan politik semata, seorang pejabat publik wajib menata kembali landasan batin dan pola perilakunya:
1. Niat yang Harus Ditanamkan (Pondasi Batin)
– Ikhlas Demi Kemaslahatan Publik (Lillahi Ta’ala): Niat utama turun ke lapangan harus murni untuk menjalankan kewajiban pelayanan masyarakat dan mencari keridaan Allah SWT, bukan memburu kepuasan atasan, nilai elektabilitas, atau tepuk tangan warga.
– Meniatkan Publikasi sebagai Akuntabilitas: Mendokumentasikan dan menyampaikan kinerja kepada publik semata-mata sebagai laporan pertanggungjawaban keterbukaan informasi, bukan sarana memamerkan kebaikan (riya’).
– Menjaga Hati dari Haus Pujian: Menyadari bahwa penilaian hakiki atas pahala dan dosa dari setiap publikasi bergantung pada kejujuran niat di dalam hati yang hanya diketahui oleh Allah SWT.
2. Sikap yang Harus Ditunjukkan (Aksi Nyata)
– Fokus pada Solusi, Bukan Publikasi : Menjadikan aktivitas blusukan dan pembangunan sebagai sarana menyelesaikan akar masalah warga (infrastruktur, ekonomi, dan sosial), bukan sekadar mencari materi konten media sosial.
– Menyadari Jabatan sebagai Amanah Berat: Memahami bahwa kekuasaan adalah titipan Allah SWT yang kelak dipertanggungjawabkan secara mutlak (QS. Ali ‘Imran: 26). Sikap ini melahirkan kepemimpinan yang rendah hati dan jauh dari sifat arogan.
– Memahami Hakikat Hasil Politik (Tawakal) : Meyakini bahwa keberhasilan, keterpilihan kembali, maupun kegagalan menduduki jabatan bukanlah mutlak urusan canggihnya publikasi, melainkan ketetapan, taufik, serta bentuk kasih sayang Allah SWT (QS. Hud: 88 & QS. Al-Baqarah: 216).
Kepemimpinan yang kokoh tidak diukur dari seberapa riuh pujian di media sosial, melainkan dari sejauh mana kerja jujur seorang pejabat mendatangkan maslahat nyata bagi rakyat dan rida dari Pencipta
Wallahu a’lam bish-shawab
Dan Allah Maha Mengetahui kebenaran yang sesungguhnya