SumutNews.co, Riyadh — Arab Saudi menghadiri pertemuan militer tingkat tinggi bersama para pemimpin militer negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Bahrain pads Pertemuan ke-23 Komite Militer Tertinggi ini digelar guna mempererat koordinasi pertahanan di tengah meningkatnya ketegangan regional dan ancaman keamanan dari milisi Houthi Yaman.
Delegasi Kerajaan Arab Saudi dipimpin langsung oleh Panglima Staf Umum Jenderal Fayyad Al-Ruwaili.
Dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahwa agenda pertemuan berfokus pada dinamika perkembangan kawasan serta perumusan langkah konkret untuk memantapkan stabilitas keamanan bersama.
“Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi kawasan, cara-cara memperkuat koordinasi pertahanan, dan sejumlah isu kepentingan bersama yang bertujuan meningkatkan keamanan dan stabilitas negara-negara anggota GCC,” demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Arab Saudi.
Kantor Berita Bahrain (Bahrain News Agency) melaporkan bahwa para petinggi militer turut mengevaluasi mekanisme kerja sama antarangakatan bersenjata serta upaya peningkatan kesiapan operasional seluruh blok Teluk. Isu perlindungan jalur navigasi maritim dan infrastruktur vital menjadi perhatian utama menyusul berlanjutnya serangan drone dan rudal imbas konflik Yaman.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Bahrain, Letnan Jenderal Theyab bin Saqr Al-Nuaimi, menegaskan bahwa situasi keamanan saat ini menuntut kesiapsiagaan penuh dari seluruh anggota aliansi.
“Tindakan agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya membutuhkan solidaritas penuh, koordinasi erat, dan kerja sama bersama untuk menghadapi segala ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara-negara GCC,” ujar Theyab saat membuka sesi pertemuan.
Komite Militer Tertinggi merupakan salah satu pilar utama GCC yang menghimpun kepala staf angkatan bersenjata dari enam negara anggota: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Aliansi ini menopang kerja sama pertahanan kolektif melalui instrumen strategis seperti Pasukan Perisai Semenanjung (Peninsula Shield Force) yang dibentuk pada 1984 dan Perjanjian Pertahanan Bersama pada 2000.
Upaya integrasi militer kawasan kembali menguat pascalahirnya Deklarasi AlUla pada 2021, yang memulihkan soliditas diplomatik Teluk dan mendorong interoperabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman asimetris modern. (SN17)