SUMUTNEWS.CO, Padangsidimpuan — Persoalan pupuk bersubsidi kembali menjadi sorotan serius di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Ketersediaan yang tak menentu, ketidaksesuaian kuota, hingga kendala penyaluran di tingkat kios menjadi keluhan utama petani yang kini terancam menanggung biaya produksi lebih tinggi dan berpotensi menurunkan hasil panen.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), keluhan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, terutama jenis Urea dan NPK, muncul kembali memasuki musim tanam.
Para petani menyebut kebutuhan yang tercatat dalam sistem e-RDKK sering kali lebih besar dibandingkan alokasi yang diterima daerah, sehingga banyak yang tidak mendapat pasokan sesuai kebutuhan.
Kendala tak berhenti pada kuota. Mekanisme e-RDKK, persyaratan administrasi, serta keterlambatan pengusulan kebutuhan turut menghambat penyaluran.
Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk di pasar dengan harga nonsubsidi yang jauh lebih tinggi. Kenaikan biaya produksi ini dikhawatirkan membuat hasil panen tidak lagi mampu menutup modal yang dikeluarkan.
Kondisi serupa juga dirasakan di Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah daerah setempat telah menerima aduan kelangkaan pupuk dan meminta penyalur mematuhi ketentuan harga serta aturan distribusi yang berlaku.
Para petani meminta pemerintah tidak hanya memastikan stok tersedia di gudang distributor, tetapi juga memantau langsung hingga ke tingkat kios agar pupuk benar-benar sampai kepada yang berhak.
Mereka menuntut pengawasan diperketat guna mencegah praktik penjualan di atas harga ketetapan, penimbunan, maupun permainan distribusi yang merugikan.
Dinas Pertanian, distributor, hingga pengecer diharapkan membuka data alokasi dan realisasi penyaluran secara transparan. Pemerintah juga diminta rutin turun ke lapangan guna memverifikasi ketersediaan dan harga di setiap titik penyaluran.
“Apabila pupuk subsidi tidak tepat waktu dan tepat sasaran, maka program ini kehilangan maknanya bagi petani kecil. Pengawasan yang transparan menjadi kunci agar pupuk bersubsidi benar-benar menunjang produktivitas pertanian di wilayah Tabagsel,” demikian harapan para petani.
Keluhan terkait perbedaan harga, jumlah yang diterima, maupun kendala administrasi penebusan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
Tanpa penyelesaian yang menyeluruh, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di wilayah ini dikhawatirkan semakin terancam. (SN12)
