Oleh: Rajidt F Malley
Belum dua tahun menjadi pemimpin Republik Indonesia, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran serta yang lainnya menuai ejekan di berbagai platform media sosial. Ejekan jelas-jelas bukanlah kritik, karena ejekan menyasar pribadi, sedangkan kritik ditujukan pada kewenangan yang bersangkutan (kebijakan dan kinerja) sebagai pejabat publik. Namun, teramat sulit bagi rakyat biasa untuk memilah penilaian terhadap pribadi dengan wewenang seorang pemimpin.
Sejak Republik ini merdeka, ternyata hanya Prabowo dan Gibran sajalah pasangan pemimpin tertinggi yang sedang berkuasa, tetapi sering menuai ejekan, ejekan yang berseliweran dalam berbagai platform media sosial. Ejekan yang tak tanggung-tanggung muatannya, dari yang sinis tersamar sampai yang sarkastis dan vulgar, bahkan ada pula yang mengandung ancaman keselamatan. Yang menjadi sasaran ejekan umumnya bagian-bagian pidato dan tampilan fisik di depan umum.
Para pengejek tidak mau tahu apakah itu sesungguhnya hanya silap cakap, keseleo lidah, candaan, atau guyonan pemimpin untuk menghibur atau mengakrabkan suasana interaksi. Mereka hanya ingin agar pemimpin tampak sempurna tanpa cela. Bagi para pengejek, pemimpin itu harus membimbing, mengarahkan, dan mengajak ke tujuan yang dikehendaki bersama dengan tepat, jelas, mudah, murah, dan cepat, bukan bertele-tele dan membingungkan. Bagi para pengejek, negara ini terlalu besar dan tidak sepantasnya dipimpin oleh manusia yang terkesan aneh, tidak serius, sombong, pelucu, dan bermasalah di masa lalu. Soal-soal ini agaknya akan senantiasa menjadi bahan laten untuk diolah sebagai ejekan begitu muncul diksi dan gestur dari sosok pemimpin berkuasa ini pada kesempatan apa pun.
Rakyat Indonesia yang menelusuri perjalanan perolehan wewenang Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin tentu punya banyak informasi tentang pernak-pernik kehidupan pribadi keduanya. Semua informasi itu menjadi isu renyah yang bagi publik diyakini menyumbang pembentukan karakter tak elok dan ikut mewarnai kewenangannya sebagai pemimpin.
Isu-isu tentang pemecatan, penculikan, Kerusuhan Santa Cruz, perceraian, pelarian, celoteh jorok Fufufafa, tidak punya ijazah SMA, putusan MK, cawe-cawe Jokowi, guyuran bansos, mobilisasi parcok, dan sebagainya adalah cuplikan perjalanan pasangan pemimpin negeri ini yang potensial menjadi ramuan dasar untuk memproduksi ejekan. Termasuk pilihan menyikapi isu internasional semisal ikut BOP, nir-empati atas gugurnya TNI di Lebanon, cuek tidak menghadiri pemakaman Ali Khamenei, dan gegabah menuduh nuklir Iran.
Semua ramuan dasar itu menggugurkan pentingnya adab, mengedepankan persatuan, dan perlunya menghormati pemimpin karena perlahan tetapi pasti, pilihan diksi dan gestur pasangan pemimpin saat ini dianggap terkesan menjauh dari sikap ideal untuk mewujudkan cita-cita “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…” dan seterusnya seperti yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan negara Republik Indonesia ini.
Apa boleh buat, sistem yang meniscayakan pemilihan pemimpin melalui suara terbanyak rakyat memang sangat memungkinkan untuk merekayasa dukungan rakyat yang miskin, lemah, dan bodoh yang mayoritas di negeri ini. Apa boleh buat, rekayasa politik yang potensial curang dan bohong, manipulasi kedaulatan rakyat, niretika, dan semata-mata untuk berkuasa tentu pada saatnya akan berbuah kekecewaan. Kecewa pada sosok pemimpin yang tidak bijak memilih diksi dan gestur di depan kamera.
Kekecewaan rakyat itu bertransformasi menjadi ejekan, olok-olok, bahkan caci maki di media sosial meskipun tetap ada riuh rendah gelak tawa lomba tarik tambang, panjat pinang, lari karung, dan makan kerupuk di kampung-kampung. Dari realitas itu tampak bahwa sepatutnya ada yang mengejek pemimpin yang tidak bijak memilih diksi dan gestur, serta sepatutnya pula ada yang memuja-muji dengan riang gembira.
Bukankah Presiden sudah memilih diksi tinggi hati “Jangan nantangin gua, ya” serta “100 itu milik Tuhan dan 98 milik Presiden”? Lalu, Wapres sudah memilih diksi rendah hati “Ibu hamil minum asam sulfat” serta “Yang terhormat para-para kiai”. Pilihan diksi dan gestur ini meniscayakan munculnya keterbelahan sikap warga negara terhadap Presiden dan Wapres. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81! Merdeka!