SUMUTNEWS.CO, Mandailing Natal – Angka putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi sorotan tajam. Data Dinas Pendidikan menunjukkan sebanyak 1.370 anak jenjang SD dan SMP tercatat tidak lagi bersekolah, dan angka ini dinilai sebagai yang tertinggi di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Madina, dr. MHD Faisal S., menyampaikan hal ini di sela-sela kunjungan kerjanya, Selasa (1/9/2026). Ia menegaskan bahwa jumlah ini bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan merepresentasikan hilangnya hak masa depan ribuan anak.
“Menurut penilaian kami, jumlah ini tergolong sangat tinggi. Di balik angka 1.370 itu, ada anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar karena berbagai alasan,” tegas Faisal.
Menghadapi tantangan ini, Dinas Pendidikan (Disdik) tidak tinggal diam. Faisal telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari Pengawas hingga Koordinator Wilayah (Korwil), untuk langsung turun ke lapangan.
Tugas utama tim adalah melakukan pendataan mendalam sekaligus membedah akar permasalahan. Apakah kendala utamanya faktor ekonomi, hambatan administrasi, dinamika keluarga, atau penyebab lainnya?
“Kita harus tahu penyebab utamanya. Solusi untuk anak yang berhenti karena ekonomi tentu berbeda dengan yang terkendala urusan surat-menyurat,” jelasnya.
Faisal menargetkan laporan lengkap hasil pendataan ini selesai dan diserahkan paling lambat dua minggu ke depan. Data ini akan menjadi dasar menyusun strategi penanganan yang tepat sasaran agar anak-anak bisa kembali ke bangku sekolah.
“Kewajiban kami adalah memastikan hak dasar pendidikan ini terpenuhi. Mengembalikan mereka sekolah sama artinya menyelamatkan masa depan generasi Madina,” ujar Faisal menegaskan komitmen.
Kondisi kritis ini juga memicu keprihatinan mendalam dari pengamat pendidikan, Askolani Nasution. Ia memperingatkan bahwa dampak jangka panjang dari 1.370 anak yang putus sekolah akan sangat merugikan daerah.
“Angka ini bukan kecil. 20 tahun ke depan, kita bakal menghadapi generasi yang lemah kemampuan dasar: kurang mahir baca, tulis, dan hitung,” ujar Askolani.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ketertinggalan ini berpotensi menjadi bencana peradaban. Di era persaingan ketat, mereka yang minim pendidikan akan tersisih dari pasar kerja modern dan terdesak ke sektor tradisional yang kian terbatas.
“Bahaya terbesarnya? Ini bisa menjadi ladang subur bagi tumbuhnya kriminalitas dan masalah sosial baru,” tegasnya.
Oleh karena itu, Askolani mendesak Pemkab Madina tidak berhenti pada sekadar pencatatan data. Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata dan berkelanjutan.
“Jangan biarkan mereka berhenti di tengah jalan. Doronglah hingga minimal tamat SLTA. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan tegas dan terukur untuk menuntaskan krisis ini,” pungkasnya.
Tingginya angka putus sekolah di Madina kini menjadi pekerjaan rumah bersama. Dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang terbuang haknya demi masa depan yang lebih cerah. (SN11)
